Nainggolan yang juga mantan bupati Tapanuli Utara menjelaskan berdasarkan Indeks Pembangunan Regional jauh tertinggal dengan Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Riau, dan Bangka Belitung. Sumut berada di peringkat 19 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. "Inilah saatnya pembangunan harus dimulai dari desa,” katanya.
Menurut mantan Sekretaris Daerah Sumut ini, ada banyak alasan mengapa pembangunan Sumut harus dimulai dari desa. Pertama, 60 persen penduduk Sumut tinggal di pedesaan dan hidup dari kegiatan ekonomi di desa. Yang kedua adalah sebagian besar kekayaan dan sumber ekonomi Sumut yang merupakan bahan baku industri ada di desa, misalnya hasil perkebunan, pertanian, kelautan, dan pertambangan.
Ketiga, fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat perkotaan di Sumut sangat dipengaruhi kondisi produksi dan infrastruktur di desa. "Keempat, pembangunan desa akan membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi urbanisasi dan pada akhirnya mengurangi pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas-fasilitas publik," ucapnya.
Nainggolan menjelaskan, pembangun Sumut yang dimulai dari desa dapat dilakukan melalui banyak hal. Misalnya, dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur pedesaan, memfasilitasi penggunaan bibit unggul bagi petani seperti bibit padi Mari Sejahterahkan Petani (MSP), serta membangun Kawasan Agropolitan di wilayah Dataran Tinggi dan Kawasan Agromarinepolitan di Pantai Timur, Pantai Barat, dan Pulau Nias, Sumut.
“Jika pembangunan dimulai dari desa, termasuk oleh provinsi lainnya di Indonesia, saya yakin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antara penduduk kota dan desa bisa terjadi, sehingga pembangunan yang berkeadilan itu akan terwujud,” katanya.
Diungkapkan Nainggolan, paradigma pembangunan Sumut yang harus dimulai dari desa itu sebetulnya sudah ia sampaikan sejak lama ketiak menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut pada tahun 2005-2008. Namun, konsep tersebut hingga kini belum berjalan.
“Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan sebagain besar terdapat di desa. Hanya saja kekayaan alam itu selama ini hanya dinikmati segelintir orang. Inilah saatnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dirasakan masyarakat desa melalui orientasi pembangunan dari desa,” katanya.
Sementara itu, Ekonom Senior Pande Raja Silalahi mengatakan paradigma pembangunan dari desa merupakan bukti keberpihakan kepada masyarakat miskin. Kata dia, selama ini kawasan pedesaan dikenal sebagai kantong-kantong kemiskinan di Indonesia sehingga perlu ada keberpihakan pembangunan yang fokus kepada desa.
“Pembangunan Indonesia yang selama ini terfokus pada sektor finansial di perkotaan harus diimbangi dengan pembangunan desa, termasuk pada sektor manufaktur di desa yang bisa menyerap tenaga kerja lebih besar,” kata Pande. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hipertensi dan Diabetes Mellitus, Penyakit Terbanyak di Kalbar
Redaktur : Tim Redaksi