SURABAYA-Pengembangan wilayah Suramadu tampaknya seperti siput. Lambat jalannya. Hingga Rabu (13/2), pengembangan kawasan jembatan sepanjang lima kilometer tersebut masih belum menunjukkan progress signifikan. Selain itu, dalam sebulan terakhir, sisi selatan Jembatan Suramadu tersebut gelap gulita.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos, penyebab belum adanya progress signifikan masih tetap masalah yang terjadi sejak jembatan tersebut diresmikan 2009 lalu: yakni masalah pembebasan tanah. Hingga kemarin, negosiasi masih terkatung-katung, dan belum menemui titik temu.
Menurut sebuah sumber di internal Pemprov Jatim, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lamban dalam melakukan negosiasi untuk pembebasan lahan senilai Rp 70 miliar tersebut. "Masih ruwet negosiasinya, dan sangat lamban. Ada kesan, BPWS terlalu berhati-hati," ucap sumber tersebut. Padahal, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan tersebut tidak sedikit. Yakni sekitar 40 hektare.
Sumber tersebut juga mengatakan bahwa tenggat yang ditetapkan BPWS pun juga terus molor. Yakni, rencana awal sebenarnya pada akhir 2012, kawasan Suramadu sudah mulai ada aktivitas dan sebagian pembangunan rest area sudah mulai dilakukan. "Tapi, ternyata hingga kini (kemarin, Red) tidak ada wacana yang jelas," tambahnya.
Selain itu, wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi menyoroti soal padamnya lampu di sisi selatan Suramadu dalam sebulan terakhir. "Saya menerima keluhan masyarakat dalam sebulan terakhir ini," tuturnya. Dari penelusurannya, ternyata kabel-kabel yang menyalurkan listrik untuk hampir separo lampu di sisi selatan dicuri.
Menurut laporan yang diterima, Mahdi mengatakan ada dua pencurian kabel listrik. Yang pertama hilang sepanjang 60 meter, dan kemudian ada lagi yang hilang tak lama kemudian sepanjang 100 meter. "Saya jelas-jelas mempertanyakan upaya BPWS maupun dari Balai Besar Jalan V Surabaya soal pengelolaannya," tandasnya.
Dikatakan politisi asal PPP tersebut, jelas-jelas ini merupakan bentuk kelemahan pengelolaan dari kedua lembaga tersebut. "Terutama lemahnya pengamanan infrastruktur penting yang menunjang Jembatan Suramadu," tandasnya. Menurutnya, dengan gulitanya sisi selatan Jembatan Suramadu yang dirugikan adalah masyarakat. "Sudah mahal-mahal membayar, tapi ternyata kok tidak mendapatkan fasilitas pelayanan yang lengkap," tambahnya.
Di bagian lain, juru bicara BPWS Faisal Yasir Arifin menolak pihaknya disalahkan terkait hilangnya kabel-kabel tersebut. "Selama ini, jembatan tersebut pengelolaannya belum diserahkan kepada kami. Jadi, kami tak bisa berkomentar banyak terkait masalah tersebut. Bukan wewenang kami," ucapnya.
Namun, soal molornya target pengembangan kawasan dan belum adanya progress signifikan, Faisal tak langsung membantahnya. "Kami sudah melakukan banyak hal. Kami bahkan sudah melakukan pembinaan sumber daya manusia di empat kabupaten di Madura," terangnya.
Hanya, terkait soal pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan di kaki Suramadu, Faisal mengakui masih terkendala. "Saat ini, kami masih membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk pembebasan lahan," ucapnya. (ano/end)
Informasi yang dihimpun Jawa Pos, penyebab belum adanya progress signifikan masih tetap masalah yang terjadi sejak jembatan tersebut diresmikan 2009 lalu: yakni masalah pembebasan tanah. Hingga kemarin, negosiasi masih terkatung-katung, dan belum menemui titik temu.
Menurut sebuah sumber di internal Pemprov Jatim, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) lamban dalam melakukan negosiasi untuk pembebasan lahan senilai Rp 70 miliar tersebut. "Masih ruwet negosiasinya, dan sangat lamban. Ada kesan, BPWS terlalu berhati-hati," ucap sumber tersebut. Padahal, tanah yang dibebaskan untuk pembangunan tersebut tidak sedikit. Yakni sekitar 40 hektare.
Sumber tersebut juga mengatakan bahwa tenggat yang ditetapkan BPWS pun juga terus molor. Yakni, rencana awal sebenarnya pada akhir 2012, kawasan Suramadu sudah mulai ada aktivitas dan sebagian pembangunan rest area sudah mulai dilakukan. "Tapi, ternyata hingga kini (kemarin, Red) tidak ada wacana yang jelas," tambahnya.
Selain itu, wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi menyoroti soal padamnya lampu di sisi selatan Suramadu dalam sebulan terakhir. "Saya menerima keluhan masyarakat dalam sebulan terakhir ini," tuturnya. Dari penelusurannya, ternyata kabel-kabel yang menyalurkan listrik untuk hampir separo lampu di sisi selatan dicuri.
Menurut laporan yang diterima, Mahdi mengatakan ada dua pencurian kabel listrik. Yang pertama hilang sepanjang 60 meter, dan kemudian ada lagi yang hilang tak lama kemudian sepanjang 100 meter. "Saya jelas-jelas mempertanyakan upaya BPWS maupun dari Balai Besar Jalan V Surabaya soal pengelolaannya," tandasnya.
Dikatakan politisi asal PPP tersebut, jelas-jelas ini merupakan bentuk kelemahan pengelolaan dari kedua lembaga tersebut. "Terutama lemahnya pengamanan infrastruktur penting yang menunjang Jembatan Suramadu," tandasnya. Menurutnya, dengan gulitanya sisi selatan Jembatan Suramadu yang dirugikan adalah masyarakat. "Sudah mahal-mahal membayar, tapi ternyata kok tidak mendapatkan fasilitas pelayanan yang lengkap," tambahnya.
Di bagian lain, juru bicara BPWS Faisal Yasir Arifin menolak pihaknya disalahkan terkait hilangnya kabel-kabel tersebut. "Selama ini, jembatan tersebut pengelolaannya belum diserahkan kepada kami. Jadi, kami tak bisa berkomentar banyak terkait masalah tersebut. Bukan wewenang kami," ucapnya.
Namun, soal molornya target pengembangan kawasan dan belum adanya progress signifikan, Faisal tak langsung membantahnya. "Kami sudah melakukan banyak hal. Kami bahkan sudah melakukan pembinaan sumber daya manusia di empat kabupaten di Madura," terangnya.
Hanya, terkait soal pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan di kaki Suramadu, Faisal mengakui masih terkendala. "Saat ini, kami masih membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk pembebasan lahan," ucapnya. (ano/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 33 Warga Serang Terpapar HIV/AIDS
Redaktur : Tim Redaksi