Survei ICRC: Masyarakat Kota Banjar Butuh Perubahan, Bambang Hidayah The Rising Start

Senin, 05 Februari 2024 – 08:17 WIB
Direktur Eksekutif Cipta Research and Consulting (ICRC) Hadi Suprapto Rusli saat memaparkan hasil survei lembaganya, Minggu (4/2/2024). Foto: Dok. ICRC

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Ide Cipta Research and Consulting (ICRC) merilis hasil survei di Kota Banjar pada periode survei 19-24 Januari 2024 dengan meliputi 4 kecamatan.

Halilnya menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap Wali Kota Banjar dan Wakil Wali Kota Banjar periode 2018-2023 Ade UU Sukaesih dan Nana Suryana Mahesa kurang begitu memuaskan.

BACA JUGA: Komjen (Purn) Dharma Pongrekun Tak Gentar Hadapi Lawan di Pilkada DKI Jakarta 2024

Secara umum kepuasan masyarakat terhadap Ade UU Sukaesih hanya 65,2 persen, tidak puas 25,5 persen dan tidak tahu tidak jawab 9,3 persen.

Begitu juga dengan tingkat kepuasan terhadap Nana Suryana Mahesa hanya 56,7 persen masyarakat puas, 13,8 persen tidak puas dan tidak tahu tidak jawab 29,5 persen.

BACA JUGA: Pilkada Serentak Bentrok dengan PON 2024, Dede Yusuf Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi

“Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Kota Banjar termasuk tidak begitu tinggi, minimal untuk wali kota dua periode seharusnya mencapai minimal 70 persen itu baru tinggi,” ujar Direktur Eksekutif ICRC Hadi Suprapto Rusli dalam keterangannya, Minggu (4/2/2024).

Hadi memaparkan ketidakpuasan terhadap Ade UU Sukaesih dikeluhkan masyarakat di antaranya, yaitu pembangunan belum merata, lapangan pekerjaan sulit, kurang turun menemui masyarakat dan juga tidak menepati janji politik.

BACA JUGA: Ganjar Muda Padjajaran Renovasi dan Resmikan Lapangan Voli di Kota Banjar

“Masyarakat tidak menginginkan wali kota sekarang kembali menjadi Wali Kota Banjar itu sebesar 52,1 persen, ini termasuknya tinggi, tidak menginginkan 8,3 persen tidak tahu tidak menjawab 39,5 persen,” ucapnya.

Begitu juga terhadap Wakil Walikota Banjar Nana Suryana Mahesa ketidakpuasan terhadap pemerintah Kota Banjar mengakibatkan masyarakat tidak ingin Nana menjadi Wakil Wali Kota lagi di periode 2024-2029 sebesar 25,2 persen, yang menginginkan 26 persen dan tidak tahu tidak jawab 48,8 persen.

“Wajar jika masyarakat mayoritas tidak menginginkan Nana Suryana jadi wakil wali kota lagi, karena kepuasan masyarakat bisa terbilang masih rendah,” kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menyatakan hal yang sama ketika Nana Suryana ingin naik menjadi wali kota, dukungan masyarakat yang ingin Nana Suryana menggantikan Ade UU Sukaesih menjadi Wali Kota hanya 39,8 persen, yang tidak ingin 14,3 persen dan tidak tahu tidak jawab 46 persen.

“Ini kan sebagai satu kesatuan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dilihat dari data ini untuk maju menjadi wali kota masih rendah dukungannya,” ucap Hadi.

Dengan kepuasan terhadap pemerintah Kota Banjar, maka pada Pilkada 2024 ini slogan yang tepat untuk calon walikota atau wakil Walikota periode berikutnya tentu mesti ada perubahan.

“Sebab kalau semangatnya melanjutkan, masyarakat tidak begitu puas, kalau puas dilanjutkan kalau tidak tentu harus ada tokoh kuat yang bisa mengubah keadaan Kota Banjar dan menjawab atau memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan mendesak di Kota Banjar,” ujar Hadi.

Sementara itu dari segi elektabilitas dari nama-nama calon yang diprediksi akan maju pada Pilkada Kota Banjar periode 2024-2029 nama yang sering muncul adalah Nana Suryana Mahesa dengan elektabilitas 25,7 persen, Dadang Ramdhan Kalyubi 15 persen dan Bambang Hidayah 7,6 persen.

Sementara nama-nama seperti Irma D. Bastaman, Akhmad Dimyati, Sudarsono dan Atet Sihombing elektabilitasnya masih di bawah 5 persen.

“Dari pertanyaan tertutup itu, ada hal yang unik di mana nama Bambang Hidayah muncul di urutan 3 besar. Ini diprediksi akan menjadi the rising star pada Pilkada Banjar,” ujar Hadi.

Kemudian untuk calon Wakil Wali Kota yang tertinggi elektabilitasnya, yaitu hanya Irma D. Bastaman sebesar 15 persen, nama calon lainnya di bawah 3 persen.

“Untuk Wakil Wali Kota yang tertinggi Irma,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum KOHATI PB HMI Umiroh Fauziah yang juga berasal dari Kota Banjar mengatakan Kota Banjar selama 20 tahun ini tidak ada perubahan sama sekali semenjak memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis tidak ada kemajuan sama sekali.

Padahal masyarakat Kota Banjar berharap ada kemajuan dan terobosan dalam mensejahterakan masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya bekerja secara formalitas tapi butuh pendobrak yang punya visi misi kuat untuk memajukan Kota Banjar.

"20 tahun Pembangunan Kota Banjar biasa saja, Kota Banjar butuh pemimpin yang punya visi jauh ke depan,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan Media Pratam Pemerhati Pembangunan dari Jabar Unggul menyatakan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Banjar jeblok dengan konsisten di bawah 4 persen.

Oleh karena itu, ke depan Kota Banjar membutuhkan pemimpin yang juga dapat memahami dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Selama 20 tahun index pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar selalu di angka 4 persen, tidak ada kemajuan. Kota Banjar butuh pemimpin baru yang bisa mengurai masalah ekonomi,” ungkapnya.

Diketahui, survei ICRC ini dilakukan dengan sampel sebesar 420 responden dengan penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler