JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) bersama dengan perguruan tinggi mengenai penambahan item komponen kebutuhan hidup layak (KHL) diragukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI). KSPI menilai survei itu hanya mengada-ada dan jauh dari keakuratan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI), Said Iqbal mengatakan, survei yang melibatkan 3000 orang responden ternyata hanya 24 persen yang benar-benar disurvei. "Ini sudah cacat dalam proses survei itu. Maka itu, jika belum ada perubahan dalam hal penetapan KHL ini, tanggal 12 Juli besok kita akan kerahkan 15 ribu buruh di 15 provinsi untuk demo Menakertrans dan Menko Perekonomian," tegas Said ketika akan mengikuti rapat pleno Tripartit mengenai KHL di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Senin (2/7).
Selain itu, lanjut Said, penambahan empat jenis komponen di dalam KHL juga dinilai tidak sesuai dengan harapan para pekerja/buruh. Menurutnya, penambahan empat item itu jika diukur dengan nilai uang, hanya sebesar Rp 15 ribu - 20 ribu.
"Penambahan 4 item itu nilainya cuma sekitar Rp 15 ribu - 20 ribu. Sama saja tidak akan mempengaruhi kenaikan upah," tukasnya.
Oleh karena itu, Said menambahkan bahwa usulan perubahan dan penambahan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Depenas tidak dapat menyelesaikan masalah upah buruh. Kata dia, kondisi ini hanya akan semakin membebani pekerja/ buruh.
"Ini tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah (masalah). Ibaratnya, ini hanya akal-akalan pemerintah agar terlihat perubahan, padahal sama saja. Maka itu, ini yang akan kita tuntut kejelasan dari pemerintah mengenai masalah ini," paparnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Telat, Usulan Formasi CPNS tak Diproses
Redaktur : Tim Redaksi