jpnn.com - Lembaga Survei Median mengungkap hasil survei media sosial terkait respons publik terhadap instruksi PDIP yang meminta kepala daerah kadernya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.
Survei yang digelar di tengah dinamika politik yang semakin tajam pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk mengukur bagaimana opini netizen terhadap langkah politik partai berlambang kepala banteng itu.
BACA JUGA: Instruksi Megawati Belum Berubah: Kader PDIP Dilarang Ikut Retret!
Peneliti senior Median Ade Irfan Abdurahman menjelaskan survei ini menanyakan langsung kepada netizen apakah mereka setuju atau tidak dengan instruksi PDIP tersebut.
Hasilnya, sebanyak 37,3 persen responden setuju dengan instruksi PDIP, 46,1 persen tidak setuju, dan 16,6 persen bersikap netral atau tidak menjawab.
BACA JUGA: MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
“Angka ini mencerminkan bahwa publik tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah politik PDIP dalam merespons situasi hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. Sebagian besar netizen tampaknya berharap kepala daerah lebih mengutamakan perannya sebagai pejabat publik dibanding sebagai kader partai,” kata Ade saat konferensi pers secara daring, Selasa (25/2).
Survei ini juga mengindikasikan adanya persepsi di kalangan netizen bahwa pejabat publik, khususnya kepala daerah, seharusnya tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah tanpa intervensi politik, terutama dalam kegiatan resmi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
"Walaupun ada sekitar 37,3 persen netizen yang setuju dengan langkah yang diambil PDIP tersebut,” katanya.
Survei ini dilakukan berbasis media sosial ini pada 21–22 Februari 2025 dengan menggunakan Non-Probability Sampling.
Kuesioner disebarkan melalui Google Form dan ditargetkan kepada pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.
Dari survei ini, terkumpul 518 responden yang berasal dari 30 provinsi di Indonesia.
Ade menuturkan hasil survei ini tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh populasi Indonesia, karena sampelnya hanya berasal dari pengguna media sosial.
“Dinamika politik dalam dua pekan terakhir ini sangat tajam. Gerakan tagar #KaburSajaDulu dan situasi hukum Hasto Kristiyanto menjadi perbincangan utama di media sosial. Survei ini dilakukan sebagai bentuk pemetaan cepat terhadap persepsi netizen atas situasi politik yang berkembang,” pungkas Ade.(mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra