jpnn.com, JAKARTA - Lonjakan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian delta memaksa pemerintah memperketat pembatasan sosial melalui penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak awal Juli 2021.
Meskipun kurva penularan virus telah bergerak menurun, tetapi pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM dengan status level 3 dan 4. Pemerintah beralasan kebijakan tersebut merupakan pilihan terbaik antara kesehatan dan perekonomian.
BACA JUGA: Konon Ada WNA China Masuk Lagi saat PPKM, Syarief Hasan Sentil Jokowi
Sayangnya, persepsi publik memandang perpanjangan PPKM telah memukul telak banyak sektor usaha. Para pelaku usaha di sejumlah kota mengibarkan bendera putih sebagai simbol keterpurukan, karena pembatasan ketat terhadap usaha-usaha non-esensial dan kritikal.
Di sisi lain, pengucuran bantuan sosial (bansos) tidak sebanyak yang dilakukan pada awal pandemi tahun lalu. Justru solidaritas gotong-royong masyarakat yang spontanitas muncul untuk menolong warga yang harus menjalani isolasi mandiri dan terdampak secara ekonomi.
BACA JUGA: Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Jokowi Tegur Panglima dan Kapolri
“Kebijakan mengetatkan PPKM dan perpanjangannya merontokkan kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi,” ungkap Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, pada Minggu (8/8).
Temuan survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi anjlok dalam tiga bulan terakhir. Jika dalam setahunan terakhir tingkat kepuasan berada di atas 60 persen, bahkan pernah mencapai kisaran 70 persen, kini merosot menjadi 59,7 persen.
BACA JUGA: Jokowi: Perintahkan Semua, Segera Suntikkan
Tingkat ketidakpuasan publik melonjak ke titik tertinggi sebesar 33,8 persen, setelah selama setahunan terakhir terus mengalami penurunan. Sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 6,5 persen.
“Pemerintahan Jokowi harus memastikan upaya penanganan Covid-19 untuk mengurangi beban rumah sakit, di tengah masih rendahnya cakupan vaksinasi,” tegas Andreas. Keberhasilan penanganan pandemi merupakan kunci untuk pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Andreas, pemerintah jangan berpuas diri dengan tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,07 persen pada kuartal II/2021. “Meroketnya pertumbuhan terjadi pada periode sebelum PPKM, dan dibandingkan dengan kuartal II/2020,” lanjut Andreas.
Dengan lonjakan gelombang delta, dikhawatirkan pertumbuhan pada kuartal berikutnya akan tertahan. “Meningkatnya ketidakpuasan publik yang tidak dibarengi dengan kebijakan yang tepat bisa berdampak pada krisis politik seperti terjadi di banyak negara,” pungkas Andreas.
Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 21-30 Juli 2021, dengan sambungan telepon kepada 1200 orang responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil