jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memperlihatkan elektabilitas Joko Widodo sebagai petahana, masih tertinggi dibanding kandidat lain yang digadang-gadang sebagai calon presiden pada Pemilu 2019 yakni mencapai 48,50 persen.
Meski tertinggi, elektabilitas Jokowi yang masih di bawah 50 persen, kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, belum aman jika ingin maju kembali di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Desak Produsen Tarik Suplemen DNA Babi
“Kami simpulkan angka di bawah 50 persen itu belum aman. Karena ada dukungan 41,20 persen yang menyebar ke kandidat-kandidat lain di luar Jokowi dan ada 10.30 persen yang belum menentukan pilihan," ujar Alrafaby saat memaparkan hasil survei di kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (2/2).
Survei ini dilaksanakan pada 7-14 Januari 2018 dengan melibatkan 1.200 responden yang dipilih berdasarkan multi stage random sampling. Responden berasal dari 34 provinsi. Survei dengan teknik wawancara tatap muka dengan Margin of error sebanyak 2,9 persen. Survei dilengkapi riset kualitatif, media analisis dan depth interview narasumber.
BACA JUGA: Tito Sambangi Markas Habib Rizieq? Itu Hoaks
Menurut Alfaraby, ada beberapa alasan mengapa elektabilitas Presiden Jokowi belum aman, jika ingin maju di Pilpres 2019 mendatang. Antara lain, publik belum merasa aman dengan permasalahan ekonomi. Mahalnya harga-harga sembako, makin meningkatnya pengangguran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
"Survei menunjukkan 52,6 persen responden menyatakan harga-harga kebutuhan pokok makin memberatkan mereka," ucap Alfaraby.
BACA JUGA: Fahri: Jokowi ke Kampus Bawa Tentara dan Polisi, Memalukan!
Kemudian, 54 persen responden juga menyatakan lapangan kerja sulit didapatkan dan 48,8 persen menyatakan pengangguran semakin meningkat.
LSI menyimpulkan, eektabilitas masih di bawah 50 persen karena Jokowi rentan terhadap isu primordial. Kekuatan dan isu Islam politik diprediksi akan mewarnai Pilpres 2019, seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan kadar yang berbeda.
"Kekuatan Islam politik adalah mereka yang percaya, yakin dan mengampanyekan bahwa politik termasuk di dalamnya kriteria pemimpin tidak lepas dari ajaran agama," kata Alfaraby.
Alfaraby menuturkan, Presiden Jokowi pernah menyatakan agama harus dipisahkan dari politik. Menanggapi pernyataan tersebut, responden terpecah.
Sebanyak 40,7 persen menyatakan tidak setuju agama dan politik dipisahkan. Mayoritas merupakan pendukung capres di luar Jokowi.
Sementara 32,5 persen lainya menyatakan setuju dengan pernyataan presiden tersebut. Mayoritas pendukung Jokowi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Hadi Pastikan KLB Campak dan Gizi Buruk Asmat Berakhir
Redaktur & Reporter : Ken Girsang