jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menegaskan politisi memiliki peran penting mengatasi masalah sengketa Laut Natuna.
"Selama lima tahun gabung dalam pemerintahan, politisi itu make most of the matter. Kalau buruk, maka politisi juga buruk. Kalau bagus maka politisi harus banyak menjadi countryman. Jadi negarawan yang peduli rakyat," kata Susi dalam rilis Humas PKS yang diterima di Jakarta, Selasa (21/1).
BACA JUGA: Susi Pudjiastuti Diundang PKS untuk Bicara Konflik di Natuna
Penegasan itu disampaikan dalam acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Menurut dia, berbagai aturan yang ditegakkan pada zamannya seperti tidak ada "transhipment" (alih muatan) serta pemberantasan penangkapan ikan ilegal membuat tuna Indonesia semakin banyak dikonsumsi global.
BACA JUGA: Beda Sikap Susi Pudjiastuti dengan Pemerintah soal Natuna
Untuk dapat mempertahankan keberlanjutan tersebut, kata dia, mesti ada komitmen bersama di antara politisi nasional khususnya dalam menangani Natuna.
Menurut dia, politisi sangat menentukan dan keberlanjutan dari sebuah bangsa. "Nasib bangsa dan pembangunan, pertumbuhan, sebuah bangsa dan negara itu sangat bergantung pada kualitas politisinya," katanya.
BACA JUGA: Bentrok Rebutan Lahan Kembali Terjadi di Mesuji, Satu Orang Tewas Diterjang Peluru
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji akan mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat pemerintah. SKPT ini dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.
"Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Menteri Edhy.
Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
Ke depan, Menteri Edhy menyebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan mengusulkan agar kebijakan pemerintah lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya untuk memberdayakan perairan natuna.
"Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan," kata Abdi Suhufan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) itu. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan