YANGON - Ikon demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi kembali angkat bicara soal perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Menurut dia, larangan untuk memiliki anak lebih dari dua di negara bagian Rakhine merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Pemimpin oposisi yang selama ini menuai kritik dari para aktivis karena tidak berkomentar dalam konflik sektarian di Myanmar itu menolak terhadap aturan yang kontroversial tersebut. Peraturan tersebut diberlakukan junta militer dan dipertegas kembali oleh otoritas lokal saat ini.
''Bukan hal yang baik memiliki peraturan diskriminasi seperti itu. Itu juga tidak sejalan dengan hak asasi manusia,'' ujar veteran aktivis demokrasi tersebut kepada para wartawan di Yangon.
Otoritas Rakhine Minggu (26/5) kepada AFP menyatakan bahwa aturan tersebut sudah diberlakukan kembali di dua kota yang berpenduduk mayoritas muslim di negara bagian tersebut. Win Myaing, juru bicara pemerintah daerah Rakhine, menyatakan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong monogami dan tidak memiliki anak lebih dari dua. Dia menambahkan, awalnya kebijakan tersebut diberlakukan karena khawatir terjadi konflik di kalangan masyarakat lokal.
Sekitar 140 ribu warga etnis Rohingya yang sebagian besar muslim sudah mengungsi untuk menghindari konflik sektarian antara kelompok Buddha dan Islam di Rakhine tahun lalu. Mereka mengungsi dalam dua gelombang besar ke sejumlah negara tetangga.
Human Rights Watch telah menyalahkan pemerintah Myanmar karena menjadi pihak yang terlibat dalam upaya pembersihan etnis Rohingya. (AFP/cak/c15/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gosok Pistol, Polisi Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi