jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak lima juta data guru di Indonesia diduga kembali bocor. Kebocoran data ini dikhawatirkan akan menganggu proses perbaikan manajemen pengelolaan guru termasuk program seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya perbaikan manajemen pengelolaan guru termasuk seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK.
BACA JUGA: Guru Honorer Harus Maksimalkan PPPK 2022, Seleksi Selanjutnya Makin Berat
“Kami khawatir jika benar terjadi kebocoran data guru maka akan memengaruhi proses seleksi karena ada beberapa persyaratan pendaftaran yang harus menggunakan data pokok pendidikan,” ujar Syaiful Huda, Kamis (22/9/2022).
Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir beredar informasi jika ada sekitar 5 juta data guru yang bocor dan dijual di pasaran.
BACA JUGA: Hari Ini Rakor Persiapan Seleksi PPPK 2022, Guru Honorer Belum Ikut Tes Siap-Siap
Data tersebut berisikan keterangan nama, nomor identitas pegawai negeri sipil (NIP), tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, rekening bank, ijazah, hingga nama anggota keluarga.
Huda menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 disebutkan jika peserta seleksi harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
BACA JUGA: Koalisi PKB-Gerindra Incar Parpol Papan Tengah, Huda: Biar Enggak Rumit
Oleh karena itu, jika kemudian data tersebut bocor maka ada potensi kekacuan yang merugikan para guru honorer yang ingin ikut seleksi PPPK.
“Maka harus ditelusuri apakah informasi kebocoran data guru ini benar. Kalau benar maka harus dipastikan sumber kebocorannya dari mana, apakah dari Dapodik atau dari sumber lainnya. Sepengetahuan kami, data resmi tenaga pendidik memang ada di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbudristek,” ujar Syaiful Huda.
Huda mengungkapkan dugaan kebocoran data guru ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2020 juga muncul ratusan ribu data yang diduga milik guru honorer calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebar luas di media sosial dan whasapp grup.
“Meskipun Kemendikbudristek saat itu membantah kebocoran data tersebut dari mereka, tetapi tetap saja situasi ini cukup mengkhawatirkan mengingat betapa sensitifnya data tersebut jika tersebar luas dan diperjualbelikan,” katanya.
Politikus PKB ini pun berharap Kemendikbudristek benar-benar memastikan jika pengelolaan data guru yang ada di Dapodik benar-benar aman.
Menurut Huda, hal itu tidak akan sulit dilakukan mengingat Menteri Nadiem Makarim adalah sosok berlatar belakang professional di bidang teknologi informasi yang pastinya paham betul terkait pengelolaan dan keamanan data digital.
“Kami merasa dengan kemampuan dan jaringan Mas Menteri Nadiem, tidak sulit untuk memastikan keamanan pengelolaan data digital terkait guru, model pembelajaran online, hingga berbagai aplikasi lain terkait pengembangan Pendidikan di tanah air,” pungkas Huda.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari