SIANTAR - Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran, Sumut, akan segera diproses DPR. Berkas usulan pembentukan kabupaten baru yang ingin pisah dari Kabupaten Simalungun itu, sudah diverifikasi di Komisi II DPR RI dan direkomendasikan agar persyaratan masalah batas wilayah dengan daerah lainnya supaya dilengkapi.
Hal itu disampaikan Bupati Simalungun JR Saragih, melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Resman Saragih, kepada Metro Siantar (Grup JPNN). Untuk melengkapinya, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan rapat bersama seluruh camat.
“Dua hari ini kelengkapan berkas itu akan selesai. Senin depan (15/7), kita akan memasukkan ke DPR RI,” kata Resman.
Resman menerangkan, setelah paripurna DPRDSU menyetujui dan merekomendasi Pemekaran Simalungun Hataran pada 25 Juni, Gubernur Sumut langsung menandatangani surat keputusan persetujuan pada 4 Juli.
“Siap ditandangani, besoknya Pemprovsu dan Pemkab Simalungun langsung berangkat ke Jakarta dan langsung mengantar berkas tersebut ketiga lembaga, yakni ke DPR RI, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri. Satu hari itu langsung selesai diantar,” kata Resman lagi.
Setelah berkas tersebut diserahkan, Komisi II DPR RI langsung memverifikasi untuk memastikan kelengkapan persyaratan. Setelah diperiksa, masih ada kekurangan yakni, batas-batas wilayah.
“Bupati Simalungun JR Saragih sangat komit terhadap percepatan pemekaran ini. Sehingga impian masyarakat Simalungun segera terealisasi,” katanya.
Dia menambahkan, sebelumnya, pada tahun 2007, usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun sudah pernah diparipurnakan di tingkat provinsi tapi pemekaran tersebut tidak terealliasi. Sehingga dalam tahun ini, Bupati Simalungun berupaya keras agar tahun ini juga Kabupaten Simalungun Hataran terealisasi.
“Tanggal 9-12 September nanti, Komite I DPD RI datang ke Kabupaten Simalungun guna meninjau kesiapan pemekaran Simalungun. Ini merupakan langkah yang positif dan saat pertemuan kemarin bersama DPR RI, DPD, Kemendagri, mereka sangat mendukung dan akan berusaha secepat mugkin merealisasikan pemekaran,” ujar Resman bersemangat. (par/dro/sam/jpnn)
Hal itu disampaikan Bupati Simalungun JR Saragih, melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Resman Saragih, kepada Metro Siantar (Grup JPNN). Untuk melengkapinya, Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan rapat bersama seluruh camat.
“Dua hari ini kelengkapan berkas itu akan selesai. Senin depan (15/7), kita akan memasukkan ke DPR RI,” kata Resman.
Resman menerangkan, setelah paripurna DPRDSU menyetujui dan merekomendasi Pemekaran Simalungun Hataran pada 25 Juni, Gubernur Sumut langsung menandatangani surat keputusan persetujuan pada 4 Juli.
“Siap ditandangani, besoknya Pemprovsu dan Pemkab Simalungun langsung berangkat ke Jakarta dan langsung mengantar berkas tersebut ketiga lembaga, yakni ke DPR RI, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri. Satu hari itu langsung selesai diantar,” kata Resman lagi.
Setelah berkas tersebut diserahkan, Komisi II DPR RI langsung memverifikasi untuk memastikan kelengkapan persyaratan. Setelah diperiksa, masih ada kekurangan yakni, batas-batas wilayah.
“Bupati Simalungun JR Saragih sangat komit terhadap percepatan pemekaran ini. Sehingga impian masyarakat Simalungun segera terealisasi,” katanya.
Dia menambahkan, sebelumnya, pada tahun 2007, usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun sudah pernah diparipurnakan di tingkat provinsi tapi pemekaran tersebut tidak terealliasi. Sehingga dalam tahun ini, Bupati Simalungun berupaya keras agar tahun ini juga Kabupaten Simalungun Hataran terealisasi.
“Tanggal 9-12 September nanti, Komite I DPD RI datang ke Kabupaten Simalungun guna meninjau kesiapan pemekaran Simalungun. Ini merupakan langkah yang positif dan saat pertemuan kemarin bersama DPR RI, DPD, Kemendagri, mereka sangat mendukung dan akan berusaha secepat mugkin merealisasikan pemekaran,” ujar Resman bersemangat. (par/dro/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemekaran Provinsi BMR Diklaim Paling Siap
Redaktur : Tim Redaksi