Fadjar mengatakan, Partai Demokrat telah menyelesaikan hampir keseluruhan dokumen yang telah diminta KPU. Tetapi keterlibatan 30 persen keterwakilan perempuan belum berhasil dilengkapi.
"Yang penting sudah kami kumpulkan itu sudah 90 persen. Keterlibatan perempuan kami sudah berupaya tapi belum semua," kata Fadjar kepada wartawan di gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/10).
Menurut Fadjar, persyaratan yang masih kurang sifatnya tidak substansial. Tetapi ia memastikan bahwa partainya akan memperbaiki dokumen persyaratan verifikasi sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPU RI.
"Kami akan berusaha dengan waktu yang ada untuk melengkapi. Ini akan langsung kami perbaiki, sudah tidak ada waktu lagi," ujarnya.
Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat lainnya, Muhammad Rahmad mengungkapkan syarat lainnya yang perlu dilengkapi partainya. Yaitu persyaratan mengenai legalisir Surat Keputusan (SK) Pengurus Anak Cabang (PAC), alamat kantor, rekening, nama pengurus dan lain-lain.
"Jadi legalisir yang disyaratkan KPU itu harus ada misalnya tanggal legalisir, Ada yang legalisir itu tanggal tidak dicantumkan, Itu tanggalnya harus dicantumkan, Ada yang legalisir itu tidak stempel basah, KPU mensyaratkan stempel basah Itu saja," papar Rahmad.
Masih lanjut Rahmad, partainya juga akan melengkapi syarat kepengurusan di kecamatan 100 persen. Meskipun, sambung Rahmad, Partai Demokrat sudah memenuhi syarat kepengurusan partai di tingkat kecamatan sebanyak 75 persen.
"Jadi sudah terpenuhi semua. Kalau pun tidak kita lengkapi sudah lolos, karena sudah memenuhi syarat minimal, Demokrat inginnya semua syarat 100 persen. Karena data kita 100 persen di daerah," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Minta Daerah Tentukan Target Pileg
Redaktur : Tim Redaksi