jpnn.com, JAKARTA - Sikap pemerintah yang menolak syarat rekonsiliasi yang diajukan Front Pembela Islam (FPI) dinilai tepat, sebab Indonesia bukan negara tertutup.
Syarat rekonsiliasi yang diajukan pemimpin FPI Rizieq Shihab itu antara lain penerapan syariat Islam dan pembebasan sejumlah terpidana dan tersangka tindak pidana.
“Kalau benar FPI menginginkan negoisiasi dengan Mahfud MD (Menkopolhukan) kemarin itu bahwa mereka ingin penerapan syariat, pembebasan napi teroris dan Indonesia bertauhid, saya kira mereka serius ingin membawa Indonesia kepada paradigma tertutup,” kata Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfan Abubakar dalam diskusi daring bertajuk ‘Kala Pemimpin Agama Memecah Belah Bangsa baru-baru ini.
Irfan mengatakan wajar saja jika Mahfud MD menolak permintaan rekonsiliasi dari Rizieq Shihab. Syarat yang diajukan oleh FPI itu menunjukkan bahwa mereka ingin membawa Indonesia ke arah paradigma tertutup.
BACA JUGA: Tegas, Nikita Mirzani Sebut Rizieq Bukan Imam Besar Seluruh Umat Islam
Irfan menekankan, paradigma tertutup tidaklah cocok untuk diterapkan di Indonesia yang beragam. Berbeda dengan Arab Saudi yang sejak awal sudah menggunakan paradigma tertutup.
“Tapi sekarang (Arab Saudi) mulai terbuka karena kalau mereka terus tertutup enggak bisa. Karena mereka kalau tertutup hanya mengandalkan minyak saja tidak bisa, harus memperkuat aspek pariwisata,” bebernya. Karena itu, menurut Irfan, adalah anomali jika Indonesia tertutup.
BACA JUGA: Polres Bogor Kota Dikepung Jemaah Habib Rizieq, Tuntut Imam Besar FPI Dibebaskan
“Kita sudah terbuka, kemudian tertutup ini kan anomali,” tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan telah berniat melakukan dialog dengan pihak Habib Rizieq sebelumnya.
Tepatnya saat kepulangan pendiri FPI itu ke Indonesia pada November lalu, hingga munculnya wacana rekonsiliasi.
Namun, kata Mahfud MD, syarat rekonsiliasi yang diajukan Habib Rizieq dinilai tidak patut. Hal tersebut membuat pemerintah enggan untuk memulai rencana rekonsiliasi tersebut.
“Tapi apa jawabnya? Hari pertama dia berpidato lantang, ‘Mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu’. Loh, belum silaturahim sudah minta syarat tinggi. Maka saya tegaskan, pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS,” ujarnya. (flo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Natalia