jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyoroti rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli 12 unit jet tempur Mirage 2000-5 dari Qatar seharga USD 800 juta atau setara Rp 12 triliun.
Pasalnya, jet tempur tersebut merupakan bekas Angkatan Udara Qatar yang dibeli dari Prancis pada 1997 dan sudah di-grounded 2 tahun lalu.
BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Prabowo Beli Jet Bekas Qatar
Jet tempur tersebut direncanakan berada di Indonesia atau delevery pada 2025, yang artinya di saat pesawat telah berusia 28 tahun.
Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak sabar menunggu pesawat tempur baru Rafale yang akan tiba di Indonesia pada 2026 atau hanya berselang satu tahun dari rencana kedatangan Mirage 2000-5.
BACA JUGA: Prabowo Kirim Persib Bandung U-17 Bareng Garudayaksa ke Aspire Academy Qatar
Syarief Hasan mengingatkan menjaga pertahanan udara dari ancaman geopolitik yang kian dinamis meniscayakan alutsista yang mumpuni.
Menurutnya, penggunaan alutsista bekas akan berdampak pada ketangguhan TNI AU dalam mengawasi seluruh wilayah Indonesia.
"Jangan sampai biaya pemeliharaan dan perawatan pesawat justru menyedot anggaran pertahanan Indonesia," kata Syarief Hasan mengingatkan.
Dia juga mengingatkan kebutuhan akan alustsista pada ketiga matra masih sangat tinggi.
“Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kebijakan pengadaan alutsista pada 22 November 2019 telah wanti-wanti jangan sampai pengadaan alutsista dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan corak peperangan masa depan," ujarnya mengingatkan kembali.
Politikus senotor Partai Demokrat itu juga mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pesawat tempur bekas dari Qatar tersebut.
Syarief Hasan mengungkapkan pada 2009 silam sebenarnya Pemerintah Qatar sudah berencana menghibahkan kepada Pemerintah Indonesia.
Namun waktu itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal ini Kemenhan menolak, karena biaya perawatannya yang mahal.
"Inilah yang mengherankan, Kementerian Pertahanan justru sekarang melakukan pembelian,” ungkapnya.
Syarief Hasan yang merupakan anggota komisi yang membidangi pertahanan di DPR ini berpandangan, infrastruktur pertahanan berbiaya sangat tinggi.
Karena itu, rencana pengadaan dan pembelian harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
Pasalnya, jangan sampai pemerintah sudah keluar dana yang sangat banyak, namun ternyata alutsista itu masih kalah dan tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.
“Sebaiknya dievaluasi, saya meminta kepada Kementerian Pertahanan untuk menolak pembelian jet tempur bekas dari Qatar ini. Ini bukan hanya perkara kita punya tambahan alutsista, tetapi apakah alutsista itu benar-benar mampu dalam menjaga ruang udara kita," tegasnya.
Dia menilai lebih baik anggaran Rp 12 triliun dipergunakan mengoptimalkan pemeliharaan semua jet tempur yang dimiliki Indonesia sambil menunggu satu tahun kedatangan pesawat baru. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi