jpnn.com, JAKARTA - Musibah tenggelamnya KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali pada 21 April 2021 menyisakan duka mendalam bagi keluarga prajurit TNI AL dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Musibah ini patut dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi pertahanan maritim Indonesia, terlebih posisi Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang dan sumber daya kelautan yang melimpah.
BACA JUGA: Jokowi Beri Rumah Keluarga Kru KRI Nanggala 402, Mensos Risma Menyantuni Uang
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyatakan sudah sepatutnya pertahanan sektor maritim diperkuat. Salah satunya dengan peningkatan kapasitas alat utama sistem persenjataan atau alutsista dan infrastruktur pertahanan.
“Kami menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa KRI Nanggala-402, semoga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Hal ini patut dijadikan momentum penguatan pertahanan maritim,” kata Syarief dalam keterangannya, Kamis (29/4).
BACA JUGA: Kiriman Karangan Bunga untuk Prajurit KRI Nanggala 402 Terus Mengalir, Nih Fotonya
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengatakan dengan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, jumlah kapal selam tentu saja perlu diperbanyak. “Dari garis pantai sepanjang 95.181 km dan laut seluas 5,8 juta km2, hanya 5 kapal selam tentu tidak cukup menjaga pertahanan negara,” ujar dia.
Seperti diketahui, Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam, yakni RI Nanggala-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Cakra-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Alugoro-405 yang dipesan tahun 2011, KRI Ardadeli-404 yang dipesan tahun 2011, dan KRI Nagapasa-403 yang dipesan pada tahun 2013.
BACA JUGA: Sampaikan Bela Sungkawa Gugurnya Personel KRI Nanggala 402, Bamsoet Minta Sistem Alutsista Diaudit
Praktis, kata Syarief, dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402, Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam. Itu pun, kata dia, KRI Cakra-402 kini sedang diperbaiki di Korea Selatan.
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, dua kapal selam yang telah berusia lebih dari 40 tahun sudah seharusnya diremajakan, yakni dengan melakukan perawatan berkala dan berkualitas. Selain itu, perlu menambah jumlah kapal selam.
Jika dilihat dari tahun pemesanannya, maka dua kapal selam dipesan pada pemerintahan Presiden Soeharto dan tiga lainnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Hal ini harus menjadi bahan evaluasi di internal pemerintahan Presiden Jokowi bahwa jargon poros maritim sepertinya melupakan aspek pertahanan maritim,” sambung Syarief.
Dia menjelaskan pada 2021 alokasi anggaran untuk TNI AL adalah Rp 24,49 triliun atau sekitar 17,87 persen dari total anggaran Kementerian Pertahanan / TNI.
Menurutnya, hal ini patut menjadi perhatian bersama.
Padahal, lanjut Syarief, jamak dipahami bersama pencurian sumber daya laut sangat terjadi.
Kuantitas dan kualitas pertahanan laut sangat lemah, sehingga tidak heran pengelolaan sektor maritim tidak optimal.
“Kami mendorong penguatan kapasitas alutsista dan infrastruktur maritim,” jelasnya.
Syarief menuturkan pemerintah perlu memperbanyak jumlah kapal selam.
Selain itu, lanjut dia, meningkatkan kualitas perawatan kapal selam yang sudah ada.
“Harapannya, selain untuk menjaga pertahanan negara, juga penting untuk mengawal optimalisasi sumber daya kelautan,” ujar mantan Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden SBY itu. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy