jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menerima informasi akurat soal kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu (7/8) dini hari.
Menurut politikus senior Demokrat tersebut, puluhan WNA China itu tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng pada 7 Agustus 2021 pukul 03.56 WIB. Mereka lantas keluar dari bandara itu dengan pengawalan.
BACA JUGA: Sebut Ada Puluhan WNA China Masuk Melalui Bandara Soetta, Syarief Hasan: Ini Preseden Buruk
Hal itu diperkuat dengan informasi pemantauan dari flightradar24, di mana maskapai Citilink dengan nomor penerbangan QG 8815 berangkat dari Kunming, China pada pukul 12.22 AM.
Pesawat bertipe Airbus A330-900 dengan serial number 1870 tersebut kemudian mendarat di Cengkareng sekitar pukul 3.56 AM.
BACA JUGA: Susiyani Dipepet Begal Motor, Dia Memutar Balik, Masih Dikejar dan Ditendang, Begini Jadinya
Syarief Hasan menyayangkan kejadian ini dan mendesak otoritas terkait menginvestigasi kebenarannya. Sebab, pemerintah telah melarang masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021 bersamaan penerapan PPKM.
"Presiden Jokowi sebagai komandan tertinggi penanganan Covid 19 harus segera melakukan evaluasi terhadap pihak yang terkait yang telah mengizinkan WNA masuk ke Indonesia di masa darurat pandemi Covid-19," kata Syarief di Jakarta, Sabtu.
BACA JUGA: Seorang Perempuan Berjilbab Mengaku Terlibat Donasi Rp 2 T Keluarga Akidi Tio, Simak Pengakuannya
Selain itu, mantan Menteri Koperasi dan UKM itu juga meminta Presiden Jokowi mencari tahu dan melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19, pihak Imigrasi, dan pihak Avsec Kemenhub terkait kedatangan WNA China tersebut di saat adanya pelarangan.
Politikus senior Demokrat itu menyatakan orang-orang yang terlibat dalam pemberian izin yang jelas-jelas melanggar kebijakan pelarangan resmi masuknya WNA ke Indonesia harus diberi sanksi.
Sebab, kebijakan pelarangan masuknya WNA yang sebelumnya disampaikan pihak Kemenkumham hingga kini belum dicabut.
"Saya sebagai wakil ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendorong Presiden Jokowi untuk mencari tahu dan bila informasi tersebut benar, maka presiden harus memberikan sanksi tegas kepada yang bertanggung jawab," pungkas Syarief Hasan. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam