jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, mengatakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus menjadi leading sector di antara 18 kementerian/lembaga yang ikut mengurusi bidang tersebut.
Karena itu, sosok yang beken dengan nama Syarief Hasan itu menuturkan status Kemenkop dan UKM harus ditingkatkan atau di-reinventing sehingga bisa lebih fokus dalam mengemban tugasnya membantu koperasi dan UKM.
BACA JUGA: Kolaborasi Kemenkop UKM dan KemenBUMN Pulihkan KUMKM Terdampak Covid-19 Â
"Kementerian Koperasi dan UKM membutuhkan kekuasaan lebih besar dari sekedar mengurusi kebijakan seperti yang terjadi selama ini. Karena itu status Kemenkop dan UKM harus di tingkatkan atau di- reinventing,” kata Syarief saat Dialog Empat Pilar MPR bertema “Peran Koperasi Untuk Membangkitkan Perekonomian di Tengah Pandemi” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/12).
Syarief menilai pemerintah dalam hal ini Kemenkop dan UKM memiliki perencanaan yang baik untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Syarief Hasan: Gerakan Kewirausahaan Nasional Harus Masif
Menurut dia, hal itu terbukti dari anggaran dan program yang dipersiapkan untuk membantu koperasi dan UKM menghadapai himpitan ekonomi selama pandemi corona.
Namun, kata Syarief, rencana program dan kecukupan anggaran saja tidak akan membuat Kemenkop dan UKM bisa bekerja efektif.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Beri Kritik Agak Keras ke Pemerintah
Menurutnya, sengan menjadi leading sector pembinaan koperasi serta UKM, maka kementerian tersebut bisa memonitor seluruh koperasi dan UKM di Indonesia, termasuk dalam hal penanganan, pembiayaan dan dampaknya. Tidak sekadar menerima laporan dari kementerian atau lembaga lain seperti yang terjadi selama ini.
“Saya melihat jumlah anggaran bantuan pemerintah sudah cukup banyak, tinggal manajemennya dimaksimalkan," kata menteri Koperasi dan UKM era pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan
Menurut Syarief, masih sering ditemukan kasus di lapangan misalnya Kemenkop dan UKM menyiapkan bantuan untuk pemerintah daerah. Kemudian, bantuan turun di pemerintahan daerah. Namun, pihak pemda kerjaannya hanya menunggu, sehingga tidak cepat tertangani.
"Kondisi ini akan lebih cepat diatasi bila Kementerian Koperasi bertindak sebagai leading sector. Menkop bisa langsung memonitor ke daerah, mengeksekusi, termasuk bila diperlukan mencari jalan keluar,” kata Syarief.
Dalam diskusi dengan media sebelumnya di Bogor, Senin (14/12), Syarief juga mengusulkan agar Kementerian Koperasi dan UMKM melakukan re-inventing sehingga kebijakan kementerian mempunyai jangkauan hingga ke provinsi, kabupaten/kota.
Dengan struktur hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota maka seluruh kebijakan kementerian akan lebih cepat sampai ke daerah dan mendorong pertumbuhan koperasi dan UMKM di daerah.
“Saya merekomendasikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan re-inventing,” katanya dalam diskusi dengan media bertema “Antisipasi Resesi Melalui Pemberdayaan UMKM”.
Menurut Syarief Hasan, bila kementerian tidak memiliki struktur sampai ke tingkat kabupaten/kota maka akan menyulitkan pelaksanaan kebijakan kementerian di daerah.
Selama ini, di daerah sudah ada kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada gubernur. “Kebijakan dari pusat tidak bisa langsung ke Kepala Dinas. Secara struktural, Kementerian Koperasi dan UKM harus ke gubernur lebih dulu,” katanya.
Sementara itu, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, SH, MM mengatakan pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga ekonomi dan pola hidup.
Secara ekonomi, kata dia, pandemi sudah membuat Indonesia mengalami resesi karena selama Kuartal II dan III-2020, pertumbuhan ekonomi mengalami minus. Yakni minus 5,2 persen pada Kuartal II-2020 dan minus 3,49 persen pada Kuartal III-2020.
“Pemerintah mencanangkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan anggaran sebesar Rp 695,20 triliun. Dari jumlah tersebut sektor UMKM mendapat alokasi dana sebesar Rp 123,46 triliun," katanya.
Ia berharap dengan bantuan pendanaan, itu keterpurukan UKM dan Koperasi akibat pandemi bisa diminimalisir.
"Bahkan secara berlahan diharapkan bisa pulih seperti sedia kala,” ungkap Ahmad Zabadi dalam diskusi, Rabu (16/12) tersebut. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy