jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulik Indonesia Syarief Hasan meminta Pemerintah RI lebih tegas menolak semua klaim China atas wilayah Laut Natuna Utara.
Sebab, China kembali mengeklaim wilayah di Laut Natuna Utara sebagai kedaulatannya, yang bersumber dari klaim tradisional tidak berdasar atau nine dash line (sembilan garis putus-putus).
BACA JUGA: Angkatan Laut AS Masuk Selat Taiwan, Kapal Perang China Hanya Bisa Begini
Syarief menegaskan China tidak pernah berubah.
Menurutnya, China kerap kali menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan banyak negara.
BACA JUGA: Jenderal Dudung: Perwira Harus Memiliki Integritas dan Moral Baik
“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu,” kata Syarief Hasan dalam keteranga tertulisnya, Minggu (5/12).
Politikus senior Partai Demokrat itu menyatakan Pemerintah RI tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat itu.
BACA JUGA: Laut China Selatan Memanas, TNI AL Kerahkan 4 KRI ke Perairan Natuna Utara
Dia meminta Pemerintah RI mengerahkan kekuatan militer secara penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia perbatasan Laut Natuna Utara dari ancaman pelanggaran batas wilayah dari negara lain, khususnya China, yang telah mengeklaim wilayah tersebut bagian dari kedaulatannya.
Bagi Indonesia, Syarief menyatakan, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. “Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” tegas anggota Komisi I DPR, itu.
China mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line). Klaim itu disampaikan kembali pemerintah China pada bulan ini yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.
Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.
Menurut Hasan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah.
Dia mengingagtkan bahwa China justru dapat makin agresif.
Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menolak semua klaim China.
Menurutnya, Indonesia harus menunjukkan penolakan itu lewat pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.
Dia menilai klaim China bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar.
Menurutnya, hal itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.
Syarief mengatakan Indonesia tidak perlu takut bertindak menolak keras klaim China, meskipun negara itu adalah salah satu mitra dagang terbesar.
“Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangat penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas,” kata dia.
Dia menegaskan Indonesia adalah pasar yang besar bagi China.
“Jadi, tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang makin melampaui batas ini,” kata dia.
Syarief meminta pemerintah tidak hanya menempuh jalur diplomatik, karena China kerap tidak konsisten terhadap pernyataan-pernyataanya soal Laut Natuna Utara.
Indonesia, kata dia, harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu selain pengerahan militer penuh juga melibatkan komponen pertahanan lainnya seperti Badan Keamanan Laut, dan Polisi Air.
“Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah banyak negara, termasuk Indonesia,” kata dia. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy