jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarif Hasan menilai pemerintah bisa mengkaji kembali investasi Tiongkok, bila negeri tirai bambu itu tidak menghargai kedaulatan NKRI di Natuna.
Menurut politikus Partai Demokrat ini, jika Tiongkok tetap tidak mengakui aturan United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) tahun 1982, pemerintah RI bisa melakukan apa pun, termasuk mempertimbangkan investasi Tiongkok dalam menyikapi persoalan ini.
BACA JUGA: Besok, Presiden Jokowi Gelar Pasukan di Natuna
"Kita lihat nanti responsnya (Tiongkok) bagaimana. Kalau itu menyangkut implikasi ekonomi, kalau memang mereka tidak hargai NKRI apa pun langkah kita bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan," kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1). "Supaya jadi pelajaran bagi Tiongkok."
Menurut Syarif, di era SBY dulu ketika ada konflik soal perbatasan di Ambalat dengan Malaysia, pemerintah bersikap tegas. Dia menyatakan apa pun akan dipertaruhkan untuk kepentingan teritorial NKRI. "Tidak ada kompromi," ujarnya.
BACA JUGA: Bakamla Duga Tiongkok Bermanuver di Laut Natuna
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Jokowi mengatasi persoalan Natuna itu.
Menurut dia, kekompakan pemerintah harus dihargai. "Sudah ada instruksi langsung dari presiden bahwa harus kompak, harus tegas dan tidak ada kompromi. Menko Polhukkam (Mahfud MD) juga sudah menyatakan diplomasi bukan berarti negosiasi," katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Baranusa Lontarkan Kritik Keras ke Pemerintahan Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy