Diantaranya, ternyata dana bantuan bagi daerah dari Inalum untuk pemeliharaan lingkungan, belum sepenuhnya tersalurkan. Bahkan hingga saat ini, totalnya mencapai Rp700 miliar. Padahal pihak Inalum telah menyalurkannya lewat Otorita Asahan, sebesar Rp70 miliar hingga Rp90 miliar setiap tahunnya sejak tahun 1999 lalu.
“Jadi kita menginginkan agar sebelum pemerintah pusat membubarkan Otorita Asahan, dana sebesar Rp700 miliar ini segera disalurkan ke daerah,” demikian dikemukakan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, kepada JPNN saat dihubungi lewat selulernya, kemarin.
Desakan ini dilakukan, mengingat kemungkinan tidak lagi adanya Badan Otorita Asahan tahun depan, sejalan berakhirnya 30 tahun kontrak kerja sama Indonesia-Jepang dalam pengelolaan Inalum pada 31 Oktober 2013 mendatang.
Menurut penggagas berdirinya Inalum, Bisuk Siahaan, jika Inalum diambilalih pemerintah, maka Badan Otorita Asahan juga dengan sendirinya otomatis tidak ada lagi. “Karena badan otorita dibentuk untuk mengawasi perusahaan asing. Kalau sudah BUMN, kan tidak ada lagi perusahaan asing disana yang perlu diawasi kinerjanya,”ujarnya ketika itu.
Oleh sebab itu menurut Mangindar, sangat wajar jika 10 kabupaten/kota yang bersinggungan langsung dengan operasional Inalum dan PLTA Sigura-Gura, mendesak pencairan dana tersebut segera dilakukan.
Apalagi mengingat, “Fungsi otorita Asahan itu kan selama ini untuk memastikan agar selain Inalum, daerah-daerah yang ada di sekitar Inalum juga ikut berkembang.”
Sebelumnya Ketua Otorita Asahan, Efendi Sirait, juga mengakui belum disalurkannya dana sebesarRp700 miliar tersebut ke sepuluh daerah yang dimaksud. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Permintaan Kopi Spesial Naik
Redaktur : Tim Redaksi