jpnn.com, JAKARTA - Eks petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud dan Muzakir Manaf menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).
Malik mengatakan, dalam pertemuan itu dirinya membahas soal utang negara atas perdamaian yang terjadi di Aceh. Pemerintah Indonesia dan GAM, dalam menyelesaikan konflik di Aceh, meneken MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.
BACA JUGA: Komnas HAM Panggil Eks Panglima GAM, Suhendra: Ibarat Membangunkan Macan Tidur
"Kami beri masukan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun. Ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya agar berjalan dengan baik," kata Malik usai bertemu Jokowi.
Malik mengungkapkan beberapa utang yang belum diselesaikan dalam MoU. Di antaranya masalah pemberian tanah terhadap bekas GAM, Pemerintahan Daerah Aceh, ekonomi dan soal investasi.
BACA JUGA: 100 Mantan Anggota GAM Dapat Sertifikat Tanah dari Pemerintah
"Ini yang harus kami minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," jelas dia.
Malik merasa apa yang disampaikannya kepada pemerintah diterima dengan baik dengan Presiden Jokowi. Bahkan, kata Malik, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditunjuk untuk mempelajari dan mencari solusi terbaik.
BACA JUGA: Penuh Rasa Kasih, Jokowi Tawarkan Bantuan ke Xi Jinping
"Beliau ini, Pak Moeldoko, ada di sini. Saya dengar tadi diinstruksikan supaya dipelajari. Nanti kami akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," kata pria kelahiran Singapura ini.
Sementara itu, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin ada perubahan signifikan dalam hal pembangunan di Aceh. Sebab, menurut Moeldoko, pembangunan yang masif akan memancing investor untuk percaya kepada wilayah Serambi Mekah itu.
"Ini berkaitan dengan persepsi yang telah terbangun oleh para investor bahwa situasi di Aceh begini-begini dan seterusnya. Padahal sesungguhnya Aceh aman-aman saja," kata dia.
Moeldoko juga ingin melihat aturan-aturan lokal di Aceh. Sebab, Moeldoko menangkap Presiden Jokowi menginginkan adanya perubahan regulasi agar memancing pertumbuhan di Aceh.
"Presiden menunjuk KSP untuk menangani berbagai isu-isu ini dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi," jelas dia. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga