jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2017 ini memberikan pesan betapa seriusnya Pemerintah untuk menuntaskan soal kesenjangan, ketidakadilan dan pemerataan di Tanah Air.
“Jika agenda kesenjangan tidak dibenahi secara serius dan komprehensif maka dikhawatirkan menimbulkan relasi sosial di tengah masyarakat,” ujar Velix Wanggai, Direktur Riset the Institute for Regional Institution and Networks (the IRIAN Institute) di Jakarta, Rabu (16/8).
BACA JUGA: Misteri Paku Payung dan Garis di Lapangan Upacara Istana Negara
Menurut Velix, mencermati pidato Presiden di depan Sidang Tahunan MPR, pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan DPD - DPR dan terakhir, pidato Nota Keuangan RAPBN 2018 di Sidang DPR, tercermin desain besar dan tema rencana kerja Pemerintah di tahun 2018 ditujukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Ketiga pidato ini, kata Velix Wanggai, terlihat sejumlah instrumen kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan guna mengatasi kesenjangan ini.
BACA JUGA: Anggota MPR: Pak Presiden, Bangunlah Jiwa Orang Papua!
Dalam kesempatan itu, Velix Wanggai menyimpulkan tiga tema besar. Pertama, Presiden Jokowi melihat bangunan persatuan dan kesatuan bangsa ini haruslah dibangun dengan strategi pemerataan yang berkeadilan. Hal ini terlihat Presiden Jokowi berulang-ulang mengurai kembali apa filosofi dan janji kemerdekaan 1945 yang terkait keadilan sosial.
“Bahkan, Presiden menekankan pentingnya visi besar Indonesia-sentris, bukannya Jawa-sentris. Dengan sapaan kultural lokal, Presiden Jokowi menyapa rakyat di beranda depan Republik dengan bahasa-bahasa daerah Merauke, Miangas dan Rote,” ucap Velix Wanggai.
BACA JUGA: Wow, Ternyata Puluhan Penata Rias Telah Disiapkan untuk Paskibraka
Namun sayangnya, kata dia, pendekatan untuk Papua, misalnya, tidak disentuh secara mendasar, seperti keadilan pengelolaan sumber daya alam terkait Freeport, penanganan hak asasi manusia maupun tuntutan dialog dari sebagian rakyat Papua.
Kedua, arah besar Indonesia-sentris ini diwujudkan dalam skema politik anggaran tahun 2018. Karena itu, dalam pidato Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menegaskan skema anggaran yang ekspansif ini ditujukan untuk percepatan dan perluasan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Secara garis besar, menurut Velix, Presiden menceritakan skenario penanganan pemerataan baik dengan pendekatan sektoral unggulan, pendekatan kewilayahan dan pendekatan khusus yang menyentuh segmen rumah tangga. Dari alokasi belanja nasional sebesar Rp 2.204,4 triliun, ditujukan ke pendekatan sektoral sekitar Rp 1.000 triliun, pendekatan kewilayahan melalui dana transfer daerah dan dana desa sekitar Rp 700 triliun.
“Memang yang menjadi pekerjaan rumah adalah perlu dipilih dan dipilah kebijakan infrastruktur yang benar-benar mampu sebagai instrumen pemerataan ketimbang hanya padat modal dan tidak banyak membuka peluang kerja,” kata Velix mengingatkan.
Demikian pula, terkait dana desa, sudah saatnya, Pemerintah membuat desain pemanfaatan dana desa sesuai zona atau kluster wilayah di Indonesia. Dalam konteks ini, perlu ada formula yang membedakan kluster desa-desa di Jawa dan di luar Jawa yang struktur kelembagaan desa/kampung tidak semapan desa-desa di Jawa-Bali.
“Inilah makna desentralisasi asimetris yang menghargai kekhususan dan konteks lokal. Manfaatnya, praktik penyalagunaan dana desa dapat dihindari dan digunakan sesuai potensi dan kebutuhan desa/kampung dengan tepat sasaran,” katanya.
Aspek ketiga, Velix Wanggai, menjelaskan aspek yang perlu mendapat perhatian adalah kebijakan khusus untuk atasi kesenjangan sosial dengan pendekatan khusus yang langsung menyentuh segmen sosial yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
Dalam hal ini, transformasi Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai ke bantuan non-tunai menjadi pekerjaan rumah yang dihadapi. Program-program khusus ini harus diperluas karena segmen sosial yang paling miskin seringkali lalai memperoleh hak pelayanan pembangunan.
Velix menyimpulkan, Presiden Jokowi ingin di tahun ke-4 ini, perlunya kerja bersama guna mengelola soal kesenjangan ditengah-tengah kelesuan ekonomi global dan juga ekonomi Indonesia.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun Bakal All-out Bantu Pemerintahan Jokowi Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi
Redaktur & Reporter : Friederich