jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program mekanisasi dan pembangunan infrastruktur secara masif. Upaya ini dilakukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.
"Apalagi, penduduk yang tinggal di perdesaan jumlahnya mencapai 60 persen, dimana sebagian besar dari mereka merupakan petani dengan 70 persen pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Ketut Kariyasa, Senin (2/9).
BACA JUGA: Nilai Tukar Petani Agustus Naik, Dampak Peningkatan Produktifitas Pertanian
Menurut Kariyasa, keberhasilan pembangunan sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. "Maka itu, dengan memperhatikan kedua indikator ini, tidak berlebihan rasanya, jika program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini berhasil memperbaiki kesejahteraan masyarakat," katanya.
BACA JUGA: Nilai Tukar Petani Agustus Naik, Dampak Peningkatan Produktifitas Pertanian
BACA JUGA: Modernisasi Pertanian Menyambut Era Teknologi 4.0
Secara nasional, jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 relatif turun menjadi 9,41 persen. Padahal, jumlah pada Maret hingga September 2018 angkanya masih berada di 9,82 persen dan 9,66 persen. Demikian juga dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan, saat itu, angka pada bulan Maret 2013 tercatat sekitar 14,32 persen.
"Namun pada bulan Maret 2018 angkanya kembali turun menjadi 13,20 persen. Kemudian turun lagi menjadi 13,10 persen pada bulan September 2018. Dan pada Maret 2019 ini angkanya hanya 12,85 persen," katanya.
BACA JUGA: Tongkol Jagung Sumatera Utara Diminati Pasar Jepang
BACA JUGA: Modernisasi Pertanian Menyambut Era Teknologi 4.0
Selain di Desa, kata Kariyasa, penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi di wilayah Kota. Di sana, angka pada tahun 2013 awalnya sebesar 8,39 persen. Namun pada Maret 2018 turun menjadi 7,02 persen. Hingga Maret 2019 ini, angkanya tinggal 6,69 persen.
Menurunnya, jumlah penurunan penduduk miskin ini juga ditandai dengan menurunnya Gini Ratio yang ada. Secara nasional, pada Maret 2013 gini ratio nasional masih bengkak, yakni sebesar 0,424. Kemudian turun menjadi 0,389. Pada September 2018, pemerataan pendapatan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya Gini Ratio menjadi 0,384. Pada tahun ini, tingkat ketimpangan pendapatan kembali turun hingga 0,382.
"Walaupun tingkat ketimpangan pendapatan di perkotaan dan perdesaan sama-sama turun, yang cukup menarik dan membanggakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan lebih baik dibandingkan di perkotaan," katanya.
Hal ini, kata Kariyasa, ditandai oleh Gini Ratio di perdesaaan selalu lebih rendah dari gini ratio perkotaan. Angka ini terlihat jelas dari gini kota yang mencapai 0,431. Sedangkan gini ratio desa hanya 0,320 pada Maret 2013, dan setelsh itu turun menjadi 0,401 di perkotaan dan 0,324 di perdesaan pada Maret 2018.
Kata Kariyasa, angka tersebut rupanya kembali turun pada September 2018 menjadi 0,391 untuk wilayah kota dan 0,319 untuk wilayah desa. Sementara pada awal tahun ini, kondisi ketimpangan pendapatan di kota semakin melebar, dg gini ratio 0,392. Angka ini lebih tinggi dari angka bulan September 2018 yang mencapai 0,391.
"Adapun angka tingkat ketimbangan pendapatan di perdesaan selalu konsisten, dimana ditandai oleh gini ratio terus menurun menjadi 0,317, atau lebih rendah dari September 2018 yang sebesar 0,319," katanya.
Kariyasa menambahkan, terjadinya penurunan kemiskinan di perdesaan diikuti oleh membaiknya pemerataan pendapatan. Bahkan, angka ini jauh lebih baik dari perkotaan, yang merupakan lokasi utama realisasi program pembangunan pertanian.
"Artinya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian selama ini sudah tepat dan bersentuhan langsung dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas peningkatan produksi, melainkan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan," tukasnya.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasilkan Beras Organik Kualitas Ekspor, Kementan Terapkan Agens Hayati Kendali OPT
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh