Tak Ada Progres, Pemerintah Diminta Evaluasi Penanganan Wabah Corona

Senin, 30 Maret 2020 – 17:13 WIB
Warga mewaspadai virus corona dengan menggunakan masker. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Willy Aditya menyarankan agar Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat segera mengevaluasi strategi dan taktik penanganan wabah COVID-19.

Dia menilai sudah hampir satu bulan penanganan COVID-19 berlangsung namun tidak terlihat progres yang menggembirakan.

BACA JUGA: Update Corona, 30 Maret 2020: Tambahan Pasien Positif Paling Banyak dari Jawa Barat

"Karena itu Fraksi NasDem mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi semua anggaran pembangunan, termasuk belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) baru. Semuanya didedikasikan untuk mendukung penanganan wabah COVID-19," kata Willy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/3).

Dia menilai untuk kebutuhan tersebut, NasDem mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) atas UU APBN 2020.

BACA JUGA: Update Corona, 30 Maret 2020: Pasien Positif Bertambah 129 Orang, 11 Sembuh, 8 Meninggal

Willy juga meminta pemerintah untuk fokus pada perumusan langkah dan kebijakan yang jelas, tegas, dan terukur dalam penanganan wabah COVID-19.

"Pemerintah jangan lagi berada di barisan pengimbau atau sekadar memberi info soal berapa yang sudah terinfeksi atau yang meninggal saja. Itu jatahnya tokoh masyarakat, pemuka agama, aktivis, praktisi, akademisi," ujarnya.

BACA JUGA: Update Corona, 30 Maret 2020: Total Positif Virus Corona di Indonesia 1.414 Orang

Dia menilai Pemerintah seharusnya mengurusi rumusan kebijakan dan alokasi anggaran lalu bagaimana diimplementasikan.

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai jika pemerintah akan menetapkan karantina wilayah, maka harus segera rumuskan pelaksanaannya dan siapkan alokasi anggarannya, serta siapkan infrastruktur penunjangnya karena akan banyak ekses yang muncul dalam setiap kebijakan seperti ini.

"Hitung jaminan logistiknya, bagaimana keberlangsungan pelayanan umumnya, hingga akses informasi dan telekomunikasi bagi warga, apakah bisa bebas biaya atau tidak," katanya.

Selain itu menurut dia harus diatur terkait pengaturan distribusi pada wilayah produksi yang vital seperti pabrik makanan, pertanian, peternakan sehingga jangan sampai dilupakan. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler