jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah tidak hanya memfasilitasi pemulangan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke daerah asal. Namun juga mensosialisasikan ke tengah masyarakat, kondisi sebenarnya.
Bahwa para mantan anggota Gafatar sebelumnya bergabung kemungkinan karena tersesat, pengaruh hipnotis, atau karena sesuatu hal lain, sehingga perlu memeroleh pembinaan.
BACA JUGA: Masinton Resmi Dilaporkan ke MKD
"Jadi sosialisasi penting dilakukan untuk menjelaskan kepada warga, agar bisa menerima anggota eks Gafatar ini,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di sela-sela Rapat koordinasi dengan sejumlah menteri terkait penanganan anggota eks Gafatar, Selasa (2/2).
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemda kata Tjahjo, harus terlibat. Sebab para anggota eks Gafatar bukan pengungsi, mereka juga tak selamanya berada di lokasi penampungan. Karena itu perlu penanganan terpadu bersama pemda agar masalah ini segera diselesaikan.
BACA JUGA: Popularitas Jenderal Gatot Mulai Dekati Jokowi? Biasa Aja Kali...
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut, fase pemulangan memang masalah yang kritis. Sebab Gafatar merupakan organisasi yang dianggap sebagai salah satu sekte berkaitan dengan keyakinan dan ideologi. Selain itu, Pemda juga diminta mengawasi organisasai sejenis dengan Gafatar.
“Kemendagri mengeluarkan radiogram kepada kepala daerah mengenai keberadaan ormas Gafatar, mencermati pecahan dan pengembangbiakan ormas yang dinilai serupa,” ujar Tjahjo.
BACA JUGA: Desmond: Kalau KPK Menolak, Kami Juga
Sementara itu terkait alternatif lain seperti transmigrasi bagi para eks Gafatar, Tjahjo mengatakan masih dalam proses pembahasan yang akan dibawa ke rapat kabinet mendatang. Namun satu hal ia menegaskan, pola transmigrasi ini harus secara inklusif, bukan ekslusif.
“Dengan transmigrasi sama saja membuat pola lama kalau ekslusif polanya,” ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Rapim, MKD Bahas Kasus Masinton?
Redaktur : Tim Redaksi