"Saya minta pemerintah menghentikan subsidi pupuk organik granul yang disalurkan BUMN. Di lapangan, petani banyak yang menolak pupuk granul. Mereka memilih pupuk non subsidi karena hasil tanamannya jadi bagus," kata Siswono Yudohusodo, anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian Suswono, Senin (25/6).
Desakan serupa diungkapkan anggota Komisi IV lainnya di antaranya Syaefullah, Rosyid Azhar, dan Honing. Ketiganya beralasan, pemerintah harus membuat PSO untuk penyaluran pupuk organik granul.
"Daripada menghabiskan anggaran banyak ke pupuk tapi pupuknya tidak dipakai petani, mendingan dibelikan alat mesin pertanian," ujar Honing.
Sementara Rosyid mengatakan, PSO dibutuhkan agar penyaluran subsidi bisa terkontrol. BUMN tidak hanya memproduksi terus tapi harus disesuaikan dengan daya serap petani.
"Saya sangat setuju dengan usulan pak Siswono agar di tiap kecamatan diberikan alat untuk memproduksi pupuk organik. Dengan demikian ketergantungan petani akan pupuk subsidi akan berkurang," ujar Rosyid dan Syaefullah.
Siswono mengusulkan pemerintah memperbanyak alat pembuatan pupuk organik di seluruh kecamatan. "Kalau perlu bisa mencapai 6300 kecamatan agar pemerintah tidak perlu menggelontorkan subsidi pupuk miliaran rupiah lagi," tandas politisi Golkar ini. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakai Syariah, Banjir Emas untuk Konsumen
Redaktur : Tim Redaksi