JAKARTA - Dinamika internal Partai Golkar terkait dengan pencapresan Aburizal Bakrie semakin menghangat. Meskipun mayoritas pengurus DPP dan DPD I (tingkat provinsi) Partai Golkar mendorong bos Bakrie Group itu untuk maju, masih ada beberapa DPD II (tingkat kabupaten/kota) yang mempersoalkan.
Manuver jajaran DPP untuk mempercepat rapimnas Golkar yang seharusnya diadakan Oktober menjadi Juli nanti semakin memanaskan tensi politik di internal partai beringin tersebut.
Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menganggap semua itu sebagai dinamika yang normal. Dia memastikan pengambilan keputusan di Partai Golkar selalu berdasar AD/ART. "Pencapresan Partai Golkar tidak akan diputuskan sepihak," kata Agun di gedung DPR kemarin (23/4).
Menurut ketua komisi II DPR itu, tidak mungkin keputusan sepenting penetapan capres diambil tanpa mengikuti mekanisme partai. Adanya forum rakernas, rapimnas, sampai rapat konsultasi nasional merupakan forum yang tersedia dan akan ditempuh untuk memunculkan kandidat capres.
"Kalau hari ini ramai soal capres Golkar, saya senang. Karena ini akan mengangkat popularitas capres saya dan Golkar akan dilihat sebagai partai dinamis," tutur Agun.
Agun mengaku sudah mendengar adanya suara berbeda dalam menanggapi pencapresan Ical -sapaan Aburizal Bakrie. Tapi, dukungan dari sebagian besar DPD Golkar lainnya juga merupakan aspirasi yang tidak bisa diabaikan.
"Semua pertimbangan akan menjadi bahan masukan. Sesuai dengan mekanisme institusi partai, (untuk pengambilan keputusannya, Red) ada musyarawah mufakat atau voting. Golkar sudah biasa seperti itu," ujarnya.
Soal rapimnas yang dipercepat, dia menganggap itu tidak perlu dipolemikkan. "Kalau hari ini rapimnas, masak tidak boleh," kata Agun.
Dia kembali menegaskan, rapimnas tidak akan digiring secara sepihak untuk menetapkan Ical sebagai capres. "Pasti ada mekanismenya," tegasnya.
Terpisah, internal DPP Partai Golkar juga menilai bahwa perbedaan pendapat pencapresan Ical sudah jelas dan harus diselesaikan melalui dialog antartokoh beringin.
"Polemik itu harus segera dihentikan," ujar Hajriyanto Thohari, ketua DPP Partai Golkar, di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Munculnya perbedaan pendapat sehubungan dengan pencapresan Ical disuarakan oleh sejumlah tokoh senior Partai Golkar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menjadi yang paling vokal.
DPP Partai Golkar menyatakan, dukungan 27 DPD Golkar di tingkat provinsi menjadi alasan mempercepat pencapresan Ical melalui rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus). Sementara itu, Akbar menilai, mempercepat pencapresan harus memiliki alasan yang khusus.
Menurut Hajriyanto, polemik yang berkembang yang terkait dengan perbedaan pendapat itu sudah jelas. Tanpa menjelaskan lebih lanjut perbedaan yang dimaksud, Hajriyanto menilai, pertemuan antartokoh Partai Golkar harus segera diadakan.
"(Pembicaraan di publik) itu sudah cukup, enough is enough, sekarang tinggal saling komunikasi," kata wakil ketua MPR tersebut.
Mengenai rencana digelarnya pertemuan antartokoh Partai Golkar, Hajriyanto menyambut positif. Dia berharap agar substansi-substansi polemik yang muncul selama ini bisa disimpulkan menjadi pandangan partai. "Pertemuan itu dapat membicarakan semuanya secara lebih dingin," ujarnya optimistis.
Sebelumnya, Akbar menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak mempermasalahkan upaya untuk mempercepat rapimnasus. Namun, mekanisme pencapresan seharusnya tidak dilangkahi dengan langsung mengagendakan rapimnas sebagai penetapan capres.
"Jika harus mempercepat rapimnas, agenda utamanya adalah membahas mekanisme penetapan capres. Itu harus disepakati dulu," ujarnya.
Dalam mekanisme penetapan capres, bisa jadi akan ada pilihan untuk menggelar sistem konvensi atau survei. Salah satu di antara kesepakatan itu harus disetujui seluruh stakeholder mulai dari pimpinan daerah hingga tokoh Partai Golkar.
"Yang penting, mekanisme harus dilaksanakan secara demokratis, yakni memberikan peluang kepada kader dan pimpinan partai yang memiliki peluang untuk ikut dicalonkan," tandasnya. (pri/bay/c10/ari)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Jakarta Sembunyikan Hasil Tes Kesehatan Cagub
Redaktur : Tim Redaksi