jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-51 pada Rabu (10/1/2024). Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masih berstatus kader partai pemenang pemilu itu justru tidak diundang.
Pengamat politik dari Citra Institute Efriza menilai alasan PDIP tak mengundang Jokowi tidak jelas.
BACA JUGA: Beri Tahniah Ultah PDIP, Anies: Mudah-mudahan Solid
"Malah argumentasinya membingungkan publik. Sebab kader PDIP berbicara Jokowi tak diundang karena mengetahui Jokowi bertepatan pula dengan agenda kunjungan kenegaraan di Fiilipina, artinya Jokowi ingin diundang," kata Efriza kepada wartawan, Jumat (12/1).
Sedangkan, Efriza melanjutkan, Megawati sebagai ketua umum PDIP menunjukkan sikap hanya mengundang yang berkenaan hadir, sehingga hal ini menunjukkan seakan-akan Jokowi dianggap tak mau hadir.
BACA JUGA: Suarakan Perubahan Nasib di HUT PDIP, Ganjar Beber 3 Keluhan Utama Rakyat
Sementara, pihak TPN malah memanaskan situasi hubungan PDIP dan Jokowi dengan mengungkapkan ketidakhadiran Jokowi tidak masalah.
"Juga disertai pernyataan keras PDIP hadir bukan karena satu tokoh saja apalagi tokoh yang bergabung sekian puluh tahun saja ini, pernyataan sinis ini ditujukan kepada Jokowi," ujarnya.
BACA JUGA: Hasto Rayakan HUT Ke-51 PDIP Bersama Ratusan Warga Kemayoran
Efriza melanjutkan, jika dicermati dari berbagai peristiwa kebersamaan Jokowi dan PDIP, partai moncong putih itu bukan tak membutuhkan Jokowi. Hanya saja Jokowinya yang sudah menarik diri dari mendukung PDIP maupun Ganjar.
"Ini yang menyebabkan PDIP mau tidak mau harus bersikap harus bersikap tak lagi membutuhkan Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PDIP maupun Ganjar Pranowo," ucapnya.
Seharusnya, kata Efriza, PDIP satu nada saja agar tak menimbulkan kebingungan publik. Misalnya perlu mengatakan bahwa sekarang ini Jokowi sudah merupakan masa lalu.
Bahkan, PDIP semestinya berani bersikap, seperti mengumumkan kepada publik bahwa status keanggotaan Jokowi sedang dibekukan.
"Karena tidak mematuhi budaya organisasi partai, jika ingin statusnya diaktifkan maka ia harus meminta maaf dan berusaha mematuhi budaya berorganisasi PDIP," ucapnya.
Efriza menyebut, jika langkah ini dilakukan oleh PDIP, maka kasus Jokowi ini bisa menjadi contoh bagi kader-kader lain bahwa organisasi lebih tinggi posisinya dari kader, meski jabatannya Presiden sekalipun.
"Sehingga preseden buruk Jokowi tak terjadi di masa depan," pungkasnya. (dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif