"Sayangnya pimpinan KPK lebih mementingkan pertemuan dengan Pertamina dan pimpinan daerah. Ini yang manggil rakyat (melalui DPR), demi kerjasama elok dalam hal pemberantasan korupsi supaya tiga tombak ini (KPK, Polri dan Kejagung) lebih efektif dan efisien," kata Nudirman, Selasa (18/9), di gedung parlemen, di Jakarta.
Politisi Partai Golkar itu menyatakan tak ada salahnya jika pimpinan KPK menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR yang dihadiri pula Kapolri dan Jaksa Agung. "Apa salahnya hadir? Ketimbang lebih mementingkan pertemuan dengan Pertamina?" katanya.
Ia menyatakan, kalau untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan dalam rapat, minimal harus tiga pimpinan KPK yang hadir. "Kemarin hanya dua, minimal harus tiga," tegasnya.Dia menilai, KPK melanggar janji rapat kerja yang telah disepakati sebelumnya.
Seperti diketahui, raker Komisi III DPR dengan KPK, Kapolri dan Kejagung, Senin (17/9) belum mencapai kesimpulan. Hal ini karena sejumlah pimpinan KPK tidak dapat hadir.
Dalam rapat itu hanya ada Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas dan Zulkarnaen. Raker itu membahas mengenai konflik yang tengah terjadi antara KPK dan Polri.
"Saya harus ke daerah di Aceh karena ada acara yang harus kami hadiri. Pak Adnan Pandu sudah di kantor tapi kondisinya kurang memungkinkan. Pak Bambang masih di Pertamina. Sedangkan Ketua Pak Abraham sedang dihubungi agar datang ke sini, tapi sedang kurang sehat juga. Saya juga kalau di sini bisa kurang sehat jadinya," ujar Busyro, Senin (18/9).
Menyoroti masalah ditariknya 20 penyidik Polri, Nudirman menyatakan, itu kesalahan dari Pimpinan KPK karena tidak melakukan antisipasi sejak awal.
"Kan sudah tahu ada kesepakatan antara KPK dan Polri, mestinya antisipasi akan berakhir, segera disiapkan apakah ingin ganti atau tetap," katanya.
Mestinya, lanjut dia, KPK belajar dari kejadian seperti ini dan sudah memersiapkan penyidik independen. Walaupun, diakuinya, belum ada alokasi anggaran untuk itu. KPK pun, tidak punya anggaran. Namun, Nudirman menyatakan, penyidik independen itu bisa saja disediakan.
"Undang-undang tidak menyebutkan melarang dan menyuruh. Silahkan saja dipersiapkan," ujarnya.
Nudirman menyatakan, keseluruhan Pimpinan KPK sesuai UU adalah penyidik. Sehingga, tegas dia, Pimpinan KPK bisa mendelegasikan ke pihak lain. "Tapi, mereka tidak memersiapkan itu dan tidak mengantisipasi jika akan berakhir," katanya.
Dia menyatakan, yang kurang sekarang ini dari Pimpinan KPK adalah komunikasi, baik itu dengan Komisi III maupun lainnya. "Begitu banyak MoU diperbuat, tapi tidak ada satu pun koordinasi antara mereka, termasuk dengan Komisi III. Padahal kita sesuai Undang-undang adalah pengawas. Mestinya dikasi tahu ke kita. Paling tidak tembusan surat. Kalau ini kan tidak," jelasnya.
Yang ada, kata dia, hanya tuding menuding. Nah, menurut Nudirman, untuk menghilangkan tuding menuding itu, mari duduk bersama. "Tapi tak mau juga," katanya.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun, menilai, pertemuan KPK, Polri dan Kejagung, kemarin itu sangat positif. Dalam arti, Polri sudah memberikan penjelasan tidak begitu saja menarik 20 penyidik. "Tapi memberikan (pengganti) yang terbaik juga," katanya.
Soal ketidakhadiran beberapa pimpinan KPK, Adang menjelaskan, itu dikembalikan lagi kepada Komisi III untuk mengerti alasan mereka tidak hadir. Namun, Adang berharap agar dalam pertemuan lanjutan, Kapolri, Jaksa Agung, maupun Pimpinan KPK, bisa hadir lebih lengkap. Sebab, tegasnya, pertemuan ini bukan pertemuan biasa saja.
"Kita tahu bahwa dalam Undang-undang KPK, korupsi kejahatan luar biasa, dan penanganannya harus luar biasa," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Densus 88 Kembali Tangkap Terduga Teroris di Bekasi
Redaktur : Tim Redaksi