JAKARTA - Partai politik (Parpol) yang dinyatakan tak lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2014 belum bisa menerima putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, Parpol yang mengklaim punya bukti kuat bahwa seluruh persyaratan sudah dipenuhi.
Seperti Partai Damai Sejahtera (PDS). Dalam diskusi yang digelar Aliansi Nasional Indonesia (Anindo) di Jakarta, Sabtu (19/1), Ketua Umum PDS, Denny Tewu mengungkapkan sulit menerima putusan KPU karena dalam penetapannya sarat dengan ketidakadilan. "Kami memiliki bukti layak disertakan dalam Pemilu. Hanya kami tidak diperlakukan setara," kata Denny.
Selain Denny, diskusi ini dihadiri Ketua Umum Anindo Edwin Soekowati. Turut pula ketua umum parpol yang dinyatakan gugur oleh KPU. Di antaranya, Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban.
Denny mencurigai, tidak lolosnya PDS sebagai kontestan Pemilu 2014 karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Apalagi kata dia, DPR sebagai perpanjangan partai selalu memanggil KPU meskipun urusannya tidak begitu penting. "KPU kami duga ada dalam tekanan, tidak ada apa-apa dipanggil lagi oleh anggota DPR," ucapnya.
Makanya, Denny berharap intervensi seperti ini tidak perlu lagi terjadi. Oligarki dan status quo yang ada harus dihilangkan untuk memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. (awa/jpnn)
Seperti Partai Damai Sejahtera (PDS). Dalam diskusi yang digelar Aliansi Nasional Indonesia (Anindo) di Jakarta, Sabtu (19/1), Ketua Umum PDS, Denny Tewu mengungkapkan sulit menerima putusan KPU karena dalam penetapannya sarat dengan ketidakadilan. "Kami memiliki bukti layak disertakan dalam Pemilu. Hanya kami tidak diperlakukan setara," kata Denny.
Selain Denny, diskusi ini dihadiri Ketua Umum Anindo Edwin Soekowati. Turut pula ketua umum parpol yang dinyatakan gugur oleh KPU. Di antaranya, Ketua Umum Partai Buruh Sonny Pudjisasono dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban.
Denny mencurigai, tidak lolosnya PDS sebagai kontestan Pemilu 2014 karena adanya tekanan dari pihak tertentu. Apalagi kata dia, DPR sebagai perpanjangan partai selalu memanggil KPU meskipun urusannya tidak begitu penting. "KPU kami duga ada dalam tekanan, tidak ada apa-apa dipanggil lagi oleh anggota DPR," ucapnya.
Makanya, Denny berharap intervensi seperti ini tidak perlu lagi terjadi. Oligarki dan status quo yang ada harus dihilangkan untuk memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri-Istri Politisi Tebar Simpati Korban Banjir
Redaktur : Tim Redaksi