JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsyah mengatakan sedikitnya ada lima amanat konstitusi yang telah dilanggar pemerintah saat ini. Menurutnya, selain tak mampu melindungi rakyatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dianggap tidak objektif dalam menyajikan angka kemiskinan.
"Pertama, pemerintahan SBY tidak mampu melindungi rakyatnya dari kekerasan dan teror. Kedua, pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat," kata Iberamsjah, saat diskusi di Rumah Perubahan 2.0 bertema “Gerakan Rakyat Vs Merosotnya Kredibilitas Pemerintah”, di Jakarta, Selasa (17/01).
Turunnya angka kemiskinan yang diklaim pemerintah, menurut Iberamsjah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Ketiga, pemerintah tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disebabkan biaya pendidikan sangat mahal sehingga rakyat tidak mampu menjangkau.
“Keempat, pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekarang, yang kaya makin kaya. Yang kuat menindas yang lemah. Semua berangkat dari mengguritanya mafia hukum, mafia pajak, hukum, mafia tanah, mafia impor dan lainnya. Kelima, pemerintah tidak mampu menjaga martabat bangsa di mata dunia internasional,” ujar Iberamsyah.
Karena itu, Iberamsjah mendorong mahasiswa untuk terus bergerak menggulirkan perubahan. Namun Iberamsyah mengingatkan supaya mereka berhati-hati, agar tidak menjadi “makanan’ polisi yang telah berubah menjadi horor dan teror.
Dalam diskusi yang sama, Budiarto Shambazy menepis adanya mitos pentingnya restu asing dalam proses perubahan. Selama ini dipelihara mitos bahwa kekuatan asing, khususnya Amerika dengan CIA-nya, punya peran sangat penting dalam setiap perubahan di berbagai negara berkembang. Faktanya, lanjut dia, CIA sebenarnya tidak sehebat yang dimitoskan.
“Amerika sesungguhnya juga reaktif. Tahun 1997, Clinton berkali-kali menyatakan dukungan kepada Pak Harto. Namun, ketika melihat kekuatan rakyat sudah membesar, toh Amerika juga lepas tangan. Begitu pula sikap mereka pada 1965 dan 1974. Jadi, jangan pernah bergantung pada asing. Kita bisa tentukan nasib masa depan negara kita sendiri,” pungkas Budiarto. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adang Yakini Nunun Terbebas dari Intimidasi
Redaktur : Tim Redaksi