jpnn.com - JAKARTA - Sosiolog Nia Elvina menilai kurang tepat Presiden Joko Widodo mengungkap buruknya kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan di depan ratusan Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pekan lalu.
“Sebesar apapun kesalahan menteri, sebaiknya presiden tidak mengungkap itu di depan publik. Tempat yang paling elegan adalah saat rapat kabinet,” kata Nia Elvina, saat dihubungi wartawan, Kamis (31/12).
BACA JUGA: Maaf, Jelang Pergantian Tahun Baru Bandara Jember Ditutup
Publik, lanjutnya, hanya memahami jika ada kesalahan di pemerintahan maka itu adalah kelalaian presiden selaku penanggung pemerintahan. Sebab yang memilih menteri itu adalah presiden sendiri.
“Mengungkap kesalahan menteri sama saja dengan membeberkan kelalaian presiden,” tegas mantan Dosen Fisip Unas Jakarta ini.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Minta Seluruh Polda Tiru Metro Jaya
Demikian juga halnya, ujar Nia, kalau presiden akan mereshuffle kabinet. Itu sepenuhnya kewenangan presiden.
“Rakyat hanya berharap agar reshuffle dilakukan untuk kepentingan rakyat. Jangan seperti reshuffle jilid pertama yang sarat dengan transaksi politik,” kata Nia.
BACA JUGA: SIMAK: Nasehat MUI Terkait Perayaan Pergantian Tahun
Menurut Nia, memang tak ada larangan memilih menteri dari kalangan partai. “Tapi harus yang terbaik, jangan kader kacangan. Kalau tidak terbaik, cari dari kalangan profesional saja. Kalau presiden memaksakan kader partai politik kacangan jadi menteri, yang repot itu nantinya presiden sendiri,” imbuh Nia.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terungkap, TKW Disiksa Majikan, Dua tahun Tak Diupah
Redaktur : Tim Redaksi