JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rupanya kalah mentereng dibanding Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga Minggu (15/1), baru 19 yang mendaftarkan diri.
Padahal, Ketua Panitia Seleksi Komnas HAM Jimly Asshiddiqie menargetkan 300 pendaftar untuk berlomba mengisi 15 kursi komisioner Komnas HAM.
"Idealnya begitu. Kalau ada 300 pendaftar, idealnya 10 persen adalah orang-orang terbaik. Sekarang, mengambil formulir pendaftaran Komnas HAM cuma 50, yang mengembalikan baru 19 orang," kata Jimly di Jakarta, Minggu (15/1).
Padahal, kata Jimly, paling tidak pihaknya harus bisa menyerahkan 30 calon ke DPR untuk dipilih 15 orang pejabat Komnas HAM. Dia mengakui, komisi tersebut kurang populer. Jika dibandingkan dengan KPU, misalnya, saat seleksi saja ada 500 orang yang mendaftar.
"Tapi biasanya memang begini. Ketika demokrasi tidak terlalu berjalan seperti saat Orde Baru, media akan menyorot kasus-kasus HAM. Karena demokrasi sudah bagus, yang banyak disorot media ya KPU dan KPK," katanya.
Padahal, kata Jimly, kasus-kasus HAM pasca Orde Baru justru semakin banyak. Terutama melibatkan polisi dalam bentrokan terkait pertambangan dan perkebunan. Karena itu, Komnas HAM akan terus diperkuat.
Caranya, menambah personil komisi hingga 15 orang. Kewenangan penyidikan kasus HAM juga akan dialihkan dari polisi ke Komnas HAM. Tujuannya, agar tidak terjadi bias ketika polisi menyidik anggotanya sendiri.
"Dulu yang banyak melanggar HAM dari kalangan TNI. Saat ini dari polisi. Ini karena yang banyak berinteraksi dengan masyarakat memang polisi. Karena itu, kewenangan Komnas HAM akan diperkuat dengan revisi Undang-Undang," kata mantan Ketua MK. (aga)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Diminta tak Takut pada Kekuatan Besar
Redaktur : Tim Redaksi