Salah satu yang harus dijelaskan adalah program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ferryal menilai KJS tidak layak diberikan kepada warga mampu.
"Yang paling mendasar sesuai undang-undang dan peraturan daerah bantuan kepada masyarakat hanya diberikan kepada masyarakat yang miskin dan yang rentan. Masyarakat mampu nggak boleh diberikan bantuan," ujar Ferryal kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (6/12).
KJS memang diperuntukan bagi seluruh warga Jakarta. Pasalnya, persyaratan untuk menerima kartu andalan sang gubernur tersebut hanyalah KTP DKI dan Kartu Keluarga.
Menurut Ferryal, jika seluruh warga Jakarta membuat KJS maka anggaran Pemprov DKI akan jebol. Karenanya ia meminta agar hal ini dipertimbangkan lagi oleh pihak eksekutif.
"Kalau masih ada penduduk mampu diberikan semacam layanan kesehatan, kita ga setuju. Gini aja kita akan mengeluarkan anggaran hampir Rp 2 triliun," tegas anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Namun ia menolak tudingan adanya oknum di DPRD DKI yang ingin menghambat kerja Jokowi-Ahok. Ia mengaku tak tahu siapa oknum penghambat kerja Pemprov DKI seperti yang diungkapkan anggota DPRD Fraksi PAN, Wanda Hamidah. "Tanya saja sama Wanda siapa yang mau menghambat," sahut Ferryal. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Tak Takut Genap-Ganjil Ditolak Publik
Redaktur : Tim Redaksi