PADANG--Sejumlah kalangan menilai kurikulum 2013 yang sedang diperkenalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Namun, apabila pengaplikasiannya dipaksakan secepatnya akan menuai banyak masalah di belakangnya. Untuk itu, sebaiknya kurikulum baru ini diaplikasikan apabila semua stake holders telah siap untuk melaksanakannya.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara anggota Komite III DPD RI Emma Yohanna dengan para stake holders dunia pendidikan Sumbar di Daima Hotel, Padang, Rabu (6/2). Hadir pada acara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Syamsul Rizal, Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil, Pembantu Rektor IV UNP, Ardipal, Ketua STKIP PGRI Sumbar Zusmeili, serta dosen, kepala sekolah, dan guru di Padang.
Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil mengatakan, para guru belum mengetahui substansi dari kurikulum baru ini. Sebagian besar guru baru mengetahui kulit-kulit luar yang disampaikan pada saat uji publik.
"Memang ada road show, tapi itu tidak efektif. Sebab, diadakan dengan peserta yang banyak, hanya diselenggarakan di sebagian daerah yang pesertanya tidak menangkap dengan baik dan tidak membagikan pengetahuannya tentang kurikulum baru itu pada guru lainnya," ujar pria berkacamata ini.
Selain itu, dia mendengar untuk memantapkan kurikulum ini akan direkrut master teacher yang nantinya akan dilatih dan bertugas untuk mengajarkan tentang kurikulum baru pada guru lainnya. Namun, saat waktu pelaksanaan kurikulum baru tinggal empat bulan lagi, hingga saat ini belum ada terdengar kabar perekrutan master teacher. Artinya, jika nanti dilaksanakan dengan waktu yang mepet, maka hasilnya tidak akan maksimal.
Kemudian, dia melihat akan banyak guru yang akan dikorbankan oleh kebijakan baru ini. Dia mencontohkan, dulu ketika kurikulum berganti, mata pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dihilangkan dari kurikulum. Konsekuensinya, guru-guru yang biasanya mengajar PKK kehilangan jam pelajaran.
Akibatnya, mereka harus kuliah lagi di jurusan lain dan berebut jam mengajar dengan guru lainnya. "Ironisnya, mereka kuliah dengan biaya sendiri. Padahal mereka adalah korban kebijakan, kan sama dengan di PHK. Harusnya dapat pesangon dalam hal ini, minimal kuliahnya harus dibiayai pemerintah. Pada kurikulum terbaru, dengan sistem terintegrasi ini, maka guru bahasa inggris terancam kehilangan jam mengajar," ulasnya.
Selain itu, dia menilai, guru-guru belum siap untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Selama ini guru belum diberi pelatihan secara tersistem. "Hanya diberi sosialisasi, dikatakan dapat pelatihan, tidak jelas indikatornya," tambahnya.
Sedangkan Ketua STKIP PGRI menilai, perubahan kurikulum ini hanya disosialisasikan di tingkat guru dan dinas pendidikan. Sementara, perguruan tinggi keguruan yang mencetak calon guru tidak diberitahu sedikitpun. Menurutnya, ini sangat membahayakan sistem pendidikan di Indonesia.
"Bisa terjadi salah cetak. Yang diminta tukang las, kami (perguruan tinggi keguruan, red) malah mencetak tukang kayu. Karena kami tidak tahu seperti apa kurikulum baru itu. Dan kami tegaskan, kami sangat prihatin dengan keadaan ini," ungkapnya.
Dia juga menilai kalau program master teacher yang direkrut untuk sosialisasi kurikulum 2013 sangat mubazir. "Kalau kurikulum baru akan diterapkan juga, sebaiknya disosialisasikan secara all out dan kepada semua pihak. Jangan dipaksakan kalau semuanya belum siap. Uji publik dan sosialisasi dengan power point dinamakan sudah sosialisasi, itu sama saja dengan pemaksaan," ulasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Syamsul Rizal mengatakan, dengan adanya kurikulum baru, maka sejumlah pelajaran akan terintegrasi. Sehingga, siswa tidak perlu membawa buku banyak lagi. Jumlah mata pelajaran akan dikurangi, sedangkan jam pelajaran ditambah.
Anggota DPD RI Emma Yohanna mengatakan, kunjungan kerja anggota komite III DPD RI ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya berkenaan dengan permasalahan guru di daerah dan menghadapi kurikulum 2013 yang akan diterapkan pemerintah.
Kata dia, masukan-masukan yang disampaikan oleh para guru, dosen dan stake holders itu akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke DPR RI dan pemerintah sebagai bahan evaluasi. "Apa-apa yang kita dapat tadi merupakan aspirasi yang akan kita perjuangkan di pusat. Sehingga, penerapan kurikulum 2013 ini bisa sesuai tujuan tanpa ada yang dirugikan," ujarnya. (ad)
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara anggota Komite III DPD RI Emma Yohanna dengan para stake holders dunia pendidikan Sumbar di Daima Hotel, Padang, Rabu (6/2). Hadir pada acara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Syamsul Rizal, Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil, Pembantu Rektor IV UNP, Ardipal, Ketua STKIP PGRI Sumbar Zusmeili, serta dosen, kepala sekolah, dan guru di Padang.
Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil mengatakan, para guru belum mengetahui substansi dari kurikulum baru ini. Sebagian besar guru baru mengetahui kulit-kulit luar yang disampaikan pada saat uji publik.
"Memang ada road show, tapi itu tidak efektif. Sebab, diadakan dengan peserta yang banyak, hanya diselenggarakan di sebagian daerah yang pesertanya tidak menangkap dengan baik dan tidak membagikan pengetahuannya tentang kurikulum baru itu pada guru lainnya," ujar pria berkacamata ini.
Selain itu, dia mendengar untuk memantapkan kurikulum ini akan direkrut master teacher yang nantinya akan dilatih dan bertugas untuk mengajarkan tentang kurikulum baru pada guru lainnya. Namun, saat waktu pelaksanaan kurikulum baru tinggal empat bulan lagi, hingga saat ini belum ada terdengar kabar perekrutan master teacher. Artinya, jika nanti dilaksanakan dengan waktu yang mepet, maka hasilnya tidak akan maksimal.
Kemudian, dia melihat akan banyak guru yang akan dikorbankan oleh kebijakan baru ini. Dia mencontohkan, dulu ketika kurikulum berganti, mata pelajaran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dihilangkan dari kurikulum. Konsekuensinya, guru-guru yang biasanya mengajar PKK kehilangan jam pelajaran.
Akibatnya, mereka harus kuliah lagi di jurusan lain dan berebut jam mengajar dengan guru lainnya. "Ironisnya, mereka kuliah dengan biaya sendiri. Padahal mereka adalah korban kebijakan, kan sama dengan di PHK. Harusnya dapat pesangon dalam hal ini, minimal kuliahnya harus dibiayai pemerintah. Pada kurikulum terbaru, dengan sistem terintegrasi ini, maka guru bahasa inggris terancam kehilangan jam mengajar," ulasnya.
Selain itu, dia menilai, guru-guru belum siap untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Selama ini guru belum diberi pelatihan secara tersistem. "Hanya diberi sosialisasi, dikatakan dapat pelatihan, tidak jelas indikatornya," tambahnya.
Sedangkan Ketua STKIP PGRI menilai, perubahan kurikulum ini hanya disosialisasikan di tingkat guru dan dinas pendidikan. Sementara, perguruan tinggi keguruan yang mencetak calon guru tidak diberitahu sedikitpun. Menurutnya, ini sangat membahayakan sistem pendidikan di Indonesia.
"Bisa terjadi salah cetak. Yang diminta tukang las, kami (perguruan tinggi keguruan, red) malah mencetak tukang kayu. Karena kami tidak tahu seperti apa kurikulum baru itu. Dan kami tegaskan, kami sangat prihatin dengan keadaan ini," ungkapnya.
Dia juga menilai kalau program master teacher yang direkrut untuk sosialisasi kurikulum 2013 sangat mubazir. "Kalau kurikulum baru akan diterapkan juga, sebaiknya disosialisasikan secara all out dan kepada semua pihak. Jangan dipaksakan kalau semuanya belum siap. Uji publik dan sosialisasi dengan power point dinamakan sudah sosialisasi, itu sama saja dengan pemaksaan," ulasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Syamsul Rizal mengatakan, dengan adanya kurikulum baru, maka sejumlah pelajaran akan terintegrasi. Sehingga, siswa tidak perlu membawa buku banyak lagi. Jumlah mata pelajaran akan dikurangi, sedangkan jam pelajaran ditambah.
Anggota DPD RI Emma Yohanna mengatakan, kunjungan kerja anggota komite III DPD RI ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya berkenaan dengan permasalahan guru di daerah dan menghadapi kurikulum 2013 yang akan diterapkan pemerintah.
Kata dia, masukan-masukan yang disampaikan oleh para guru, dosen dan stake holders itu akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke DPR RI dan pemerintah sebagai bahan evaluasi. "Apa-apa yang kita dapat tadi merupakan aspirasi yang akan kita perjuangkan di pusat. Sehingga, penerapan kurikulum 2013 ini bisa sesuai tujuan tanpa ada yang dirugikan," ujarnya. (ad)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Organisasi Profesi Guru Segera Ditata
Redaktur : Tim Redaksi