Tak Terdaftar, Organisasi Dilarang Demo

Sabtu, 11 Mei 2013 – 03:52 WIB
JAYAPURA - Kepolisian Daerah Papua dengan tegas melarang berlangsungnya demo yang akan dilakukan oleh Viktor Yeimo dan kawan-kawan pada tanggal 13 Mei mendatang.
 
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol. I Gede Sumerta Jaya menegaskan bahwa pada 8 Mei lalu Viktor Yeimo menyurat ke Polda Papua untuk melakukan aksi demo tentang penyampaian aspirasi mengenai protes atas tindakan kepolisian di Sorong Kabupaten Aimas.
 
"Dalam suratnya mereka akan menggelar aksi demo pada 13 Mei mendatang. Namun dalam isi surat itu tidak menyebutkan tempat yang akan mereka laksanakan," tuturnya, Jumat(10/5).
 
Mengapa demo yang akan dipimpin Viktor Yeimo ini ditolak, lanjut I Gede Sumerta Jaya, karena pertama, setiap melaksanakan demo, materi yang diusung atau yang dibawa selalu melanggar undang-undang, terutama penghasutan.
 
"Mereka kerap melakukan pelanggaran penghasutan dan itu pelanggaran hukum, terutama menghasut orang. Itu jelas tidak sesuai dengan aturan," jelasnya.
 
Yang kedua, lanjut I Gede Sumerta Jaya, tindakan Viktor Yeimo dan kawan-kawan kerap mengganggu aktivitas masyarakat, sering membuat macet jalan, dan juga melakukan pelemparan terhadap warga serta tidak tertib.
  
Selain itu, organisasi yang diusung tidak terdaftar di Kesbangpol, sehingga dianggap sebagai organisasi yang tidak memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). "Organisasi mereka tidak dianggap, dan dianggap sebagai organisasi yang melanggar UU Ormas," tuturnya.
  
Tidak itu saja, alasan mengapa izin tidak dikeluarkan, kata I Gede Sumerta Jaya, karena pelaksanaan demo itu juga tidak ada penentuan tempatnya dan juga jumlah massa yang akan terlibat, sehingga berdasarkan peraturan UU No 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, hal itu telah dilanggar.
  
"Yang seharusnya dalam suratnya kepada kepolisian, Viktor Yeimo menentukan lokasi, jumlah massa dan lainnya, sehingga karena tidak memenuhi UU, dengan tegas kami tolak dan seandainya melanggar hukum akan kita tindak sesuai aturan, dan tentunya upaya persuasif kita utamakan, setelah itu baru kita tindak sesuai hukum yang berlaku," katanya. (ro/fud)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tembak Mati Nelayan, Oknum TNI AL Malah Dibela Warga

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler