jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI Syaifullah Tamliha mendorong pendidikan Pancasila diajarkan dalam kurikulum nasional dari jenjang TK hingga perguruan tinggi.
"Pendidikan Pancasila perlu dimasukkan kurikulum yang ada, sejak TK sampai perguruan tinggi. Itu merupakan koreksi total di era eeformasi," ucap Tamliha, Senin (13/7).
Itu disampaikannya dalam forum diskusi Empat Pilar bertajuk "Membentuk Karakter Bangsa: Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan?" di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Saat itu hadir pembicara lain Anggota Fraksi PDIP MPR RI M Nabil Haroen.
BACA JUGA: Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan, Saifullah Tamliha: Bentuk Koreksi Total dari Era Reformasi
Bagi politikus PPP itu, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dulu diterimanya dinilai baik dan dia sering memenangi lomba pidato maupun cerdas cermat tentang ideologi negara ini.
Dia bahkan memuji konsistensi rezim Presiden Soeharto terkait hal ini.
BACA JUGA: Tamliha: Para Wali Kota di Tiongkok Saja Antusias Ingin Tahu Pancasila
"Di zaman Presiden Soeharto itu, itu pengertiannya murni dan konsekuen yang PMP bukan PKn," ujar Tamliha.
Namun, pascareformasi, sepertinya para pemegang kepentingan dan kekuasaan saat itu menganggap semua produk di era Soeharto sebagai hal yang tidak baik.
BACA JUGA: Ketua MPR RI Dorong Modifikasi Otomotif jadi Ekonomi Kreatif
Hal itu juga berdampak pada pembelajaran tentang Pancasila.
"Sehingga pelajaran tentang Pancasila, kurikulum tentang Pancasila nyaris tidak ada di sekolah-sekolah baik negeri, swasta maupun pesantren. Atas kekosongan itu, baru sekarang merasa bahwa ada roh ideologi sepertinya yang hilang selama reformasi berlangsung," tuturnya.
Kondisi itu pula yang menurut Tamliha, membuat Taufiq Kiemas ketika menjadi ketua MPR periode 2009-2013, merasa perlu untuk melakukan sosialisasi empat Pilar MPR.
Namun sekarang, katanya, kondisinya diperparah dengan hadirnya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang bikin geger se-Indonesia. Pertanyaannya apakah kurikulum tentang Pancasila itu diwajibkan kembali?
"Bagi saya sungguh baik, kalau siswa itu diberikan ideologi bangsa ini dan ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Kita tidak berdebat tentang 1 Juni itu lahir Pancasila atau tidaknya yang penting sebuah negara mesti memiliki Ideologi," tandas politikus asal Kalimantan Selatan ini. (fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam