jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) mengetuk hari para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang menangani sengketa Pemilu dan Pilpres 2024.
GPKR menyampaikan harapan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan, untuk memutuskan Perkara Sengketa Pemilu/Pilpres 2024 mengedepankan moral, hati nurani dan akal budi.
BACA JUGA: Romo Syafii: Prabowo Utamakan Persaudaraan, Tawarkan Rekonsiliasi Setelah Pilpres 2024
Selain itu, GPKR juga meminta para hakim MK untuk bertindak secara jujur, adil, objektif, imparsial, profesional, dan bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara.
Hal itu disampaikan sejumlah anggota Presidium GPKR antara lain Din Syamsuddin dan Paulus Yanuar dalam keterangan tertulis diterima pada Kamis (28/3/2028).
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pilpres 2004-2019, Pengamat: Yang Kalah Harus Legawa
“?Demi keadilan hukum, demokrasi, dan persatuan serta kesatuan bangsa agar membuka peluang bagi Pilpres Ulang tanpa Gibran Rakabuming. Inilah jalan tengah terbaik bagi bangsa dan negara di masa depan, yang tanggung jawab penunaiannya berada pada Mahkamah Konstitusi,” demikian keterangan tertulis GPKR.
Lebih lanjut, GPKR menekankan sebagai bentuk saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran agar para Hakim Mahkamah Konstitusi menyadari adanya Hakim Tertinggi (Ahkamul Hakimin) yang senantiasa mengawasi perbuatan hamba-Nya dan akan meminta pertanggungjawaban ukhrawi nanti.
BACA JUGA: Timnas AMIN Minta Pilpres Diulang Tanpa Gibran, Pengamat Merespons, Pakai Kata Dagelan
Menurut Din Syamsuddin, GPKR adalah gerakan rakyat Indonesia lintas agama, suku, profesi, dan generasi yang prihatin terhadap kedaulatan rakyat yang rusak/dirusakkan, runtuh/diruntuhkan oleh Rezim Presiden Joko Widodo.
Menurut Din, puncak dari perusakan dan peruntuhan itu terjadi pada penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 dengan keterlibatan Presiden yang terlalu dalam dan nyata untuk memenangkan partai politik/Pasangan Capres-Cawapres tertentu secara inkonstitusional, dengan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).
“Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia calon wakil presiden dengan membentuk norma baru dan memungkinkan Gibran Rakabuming merupakan salah satu pangkal dari kericuhan politik nasional,” kata Din.
Menurut Din, kericuhan politik tersebut akan terus terjadi walaupun seandainya Gibran Rakabuming dilantik sebagai wakil presiden.
“Demokrasi Indonesia terjatuh ke titik nadir, dan perpecahan bangsa tak terelakkan,” ujar Din.
Lebih lanjut, Din Syamsuddin mengatakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan mencermati secara seksama ?persidangan Mahkamah Konstitusi dan akan terus memberi respons sebagai bentuk penjelmaan hak konstitusional rakyat berdaulat.
“Pada 20 April 2024, saat Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan Sidang Sengketa Pemilu/Pilpres GPKR akan datang menyambut dengan massa yang sebesar-besarnya, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah,” ujar Din Syamsuddin.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari