"Segala kemungkinan bisa terjadi karena di undang-undang menyatakan pemerintah punya kewenangan," tegas Agum Gumelar, anggota Tim Task Force di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Kamis (13/12) malam.
Meski demikian Agum berharap langkah tersebut tidak sebagai keberpihakan kepada pihak tertentu. Sebab, tujuan pembentukan Task Force adalah menyelesaikan persoalan secara keseluruhan.
"Task Force sudah menekatkan diri bersikap tidak berpihak kepada siapapun yang berseteru. Kalau berpihak akan menambah persoalan," jelasnya.
Agum yang juga mantan Ketua Normalisasi (KN) PSSI itu mengatakan, persoalan utama sepakbola nasional bukanlah soal sanksi FIFA, tetapi dualisme kompetisi dan dualisme kepengurusan. "Dulu Pak Nurdin (Halid) ada dualisme. FIFA menegor dan memberikan sanksi dengan dibentuknya Komite Normalisasi untuk mempersatukan. Sekarang ada dua kompetisi dan dua kepengurusan. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab PSSI, makanya FIFA minta AFC menyelesaikan persoalan, dibuatlah Joint Committe," ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan kompetisi yang akan berjalan tahun depan? "Kompetisi jalan saja dululah yang seperti ini, ada IPL ada ISL," ujar Agum.(abu/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Task Force Merasa Bantu PSSI
Redaktur : Tim Redaksi