jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Taufik Hidayat menilai potensi perpecahan di internal partainya makin mendekati kenyataan.
Demikian disampaikan Taufik Hidayat dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
BACA JUGA: MS Hidayat Khawatir Potensi Perpecahan Di Munas Golkar
Salah satu sumber masalah, menurut Taufik, DPP Golkar akan memutuskan bahwa syarat dukungan 30 persen suara kepada bakal calon ketua umum harus dinyatakan dalam bentuk surat tertulis.
"Ketentuan ini akan menjadi sumber masalah. Karena menguntungkan petahana dan menciptakan persaingan yang tidak setara antarkandidat," jelas Mantan Ketua Umum PB HMI ini.
BACA JUGA: Seluruh Kader Golkar Diminta Satukan Langkah demi Munas
Padahal, ucapnya, prinsip demokrasi itu mensyaratkan kesetaraan dan perlakuan adil dalam persaingan bagi semua kandidat.
“Petahana sebagai ketua umum akan lebih mudah sekali memobilisasi dukungan dari DPD I dan DPD II, ketimbang kandidat lainnya,” ungkapnya.
BACA JUGA: Muncul 4 Calon Ketum Golkar, Munas Tak akan Aklamasi
Apalagi, terdapat enam Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD I yang ditunjuk langsung oleh ketua.
Selain itu, katanya, petahana memiliki instrumen intimidatif. Misalnya, dalam bentuk pemecatan pengurus DPD I dan DPD II (pemilik suara/voters).
"Di mana letak demokrasinya? Seharusnya dukungan itu diberikan secara langsung saat pemilihan di bilik suara," ujar Taufik.
Dengan begitu, tidak ada mobilisasi dukungan secara intimidatif oleh DPP sehingga menjamin kesetaraan semua kandidat.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich