BEKASI - Ketua MPRRI Taufiq Kiemas menyatakan bahwa media massa punya tanggung jawab memunculkan calon pemimpin nasional yang bisa diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Menurutnya, dari media massa pula publik akan mengetahui calon pemimpin yang punya visi jelas dalam rangka membawa Indonesia ke depan.
Hal itu disampaikan Taufiq kepada wartawan, saat mengunjungi koleganya yang membuka usaha rumah makan "Pak Mat" di kawasan Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat Minggu (27/1). "Media massa dapat membimbing rakyat untuk betul-betul memperhatikan latar belakang dan kualitas capres/cawapres yang muncul dalam pilpres 2014. Jadi rakyat tidak salah pilih," katanya. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah politisi muda PDIP yang duduk di DPR RI, yakni Achmad Basarah dan Helmy Fauzi.
Lebih Taufiq mengingatkan, pers dikenal sebagai pilar demokrasi keempat. Karenanya, lanjut politisi senior PDI Perjuangan itu, media massa sudah saatnya memberi tempat pada calon pemimpin yang memang bervisi. Ditegaskannya, APBN selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2014 nanti jumlah APBN bakal menyentuh angka Rp 2000 triliun.
Taufiq khawatir jika pada masa mendatang APBN yang terus bertambah itu tidak dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang bervisi, uang negara justru bakal terbuang percuma. "Kalau anggaran sebesar itu tidak dikelola oleh tokoh-tokoh yang memiliki jiwa patriotisme dan prorakyat, maka uang negara akan menjadi bancakan nasional saja," jelasnya.
Sedangkan Achmad Basarah mengatakan, pernyataan Taufiq itu merupakan peringatan bahwa 2014 merupakan tahun penting dalam penentuan langkah Indonesia ke depan. Basarah yang juga Sekretaris FPDIP MPR itu menegaskan, jika pilpres 2014 yang dilaksanakan dengan sistem demokrasi langsung tidak mampu mengantarkan rakyat Indonesia ke arah lebih baik, maka rakyat pun akan bertanya balik karena di sisi lain APBN juga terus membesar.
"Bukan tidak mungkin kalau nanti rakyat akan mengevaluasi keberadaan dan keberlangsungan sistem demokrasi liberal yang sedang kita jalankan hari ini," jelasnya.
Basarah menambahkan, jika APBN dikelola secara akuntabel dan dijalankan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, maka rakyat pasti akan makin sejahtera. "Seharusnya dengan APBN Rp 2000 triliun lebih pada tahun 2014 yang akan datang tidak boleh lagi ada kemiskinan di Indonesia," pungkasnya. (ara/jpnn)
Hal itu disampaikan Taufiq kepada wartawan, saat mengunjungi koleganya yang membuka usaha rumah makan "Pak Mat" di kawasan Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat Minggu (27/1). "Media massa dapat membimbing rakyat untuk betul-betul memperhatikan latar belakang dan kualitas capres/cawapres yang muncul dalam pilpres 2014. Jadi rakyat tidak salah pilih," katanya. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah politisi muda PDIP yang duduk di DPR RI, yakni Achmad Basarah dan Helmy Fauzi.
Lebih Taufiq mengingatkan, pers dikenal sebagai pilar demokrasi keempat. Karenanya, lanjut politisi senior PDI Perjuangan itu, media massa sudah saatnya memberi tempat pada calon pemimpin yang memang bervisi. Ditegaskannya, APBN selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2014 nanti jumlah APBN bakal menyentuh angka Rp 2000 triliun.
Taufiq khawatir jika pada masa mendatang APBN yang terus bertambah itu tidak dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang bervisi, uang negara justru bakal terbuang percuma. "Kalau anggaran sebesar itu tidak dikelola oleh tokoh-tokoh yang memiliki jiwa patriotisme dan prorakyat, maka uang negara akan menjadi bancakan nasional saja," jelasnya.
Sedangkan Achmad Basarah mengatakan, pernyataan Taufiq itu merupakan peringatan bahwa 2014 merupakan tahun penting dalam penentuan langkah Indonesia ke depan. Basarah yang juga Sekretaris FPDIP MPR itu menegaskan, jika pilpres 2014 yang dilaksanakan dengan sistem demokrasi langsung tidak mampu mengantarkan rakyat Indonesia ke arah lebih baik, maka rakyat pun akan bertanya balik karena di sisi lain APBN juga terus membesar.
"Bukan tidak mungkin kalau nanti rakyat akan mengevaluasi keberadaan dan keberlangsungan sistem demokrasi liberal yang sedang kita jalankan hari ini," jelasnya.
Basarah menambahkan, jika APBN dikelola secara akuntabel dan dijalankan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, maka rakyat pasti akan makin sejahtera. "Seharusnya dengan APBN Rp 2000 triliun lebih pada tahun 2014 yang akan datang tidak boleh lagi ada kemiskinan di Indonesia," pungkasnya. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Redenominasi Demi Gengsi, Bakal Rawan Dikorupsi
Redaktur : Tim Redaksi