Bahkan, pemasangan baliho mulai memanaskan suhu politik, lantaran ada baliho kandidat yang dicopoti pihak tertentu.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Endang Wihdatiningtyas mengakui, memang pihaknya bersama Panwaslu belum bisa melakukan tindakan apa pun terhadap menjamurnya baliho dan poster para kandidat. Pasalnya, mereka yang memasang fotonya di baliho-baliho itu belum berstatus sebagai calon.
"Jadi kami nggak bisa nyemprit. Itu masih urusannya pemda, untuk menindak jika baliho maupun poster-poster itu dipasang di tempat sembarang, apalagi jika tidak membayar pajaknya," ujar Endang kepada JPNN di Jakarta, kemarin (10/8).
Begitu pun jika sudah membayar pajak, tetap saja dalam batas waktu tertentu pemda lah yang berwewenang mencopotinya. Ini karena pemasangan baliho ada batas waktunya.
Bagaimana jika yang mencopoti ternyata kubu kandidat lainnya? Endang mengatakan, jika bisa dibuktikan siapa pelakunya, ya bisa diproses hukum. Tapi, lagi-lagi, tidak bisa kasusnya dilaporkan melalui Panwaslu di daerah.
"Itu masih tindak pidana umum, tindak pidana ringan (tipiring, red). Jadi belum bisa masuk kategori tindak pidana pemilu karena mereka belum menjadi calon," urainya.
Dia menyarankan, jangan sampai pemasangan baliho yang bertujuan menjadi alat sosialisasi diri, malah menjadi sumber konflik antarkandidat. Para elit partai, terutama kandidat itu sendiri, harus bisa mengendalikan para pendukungnya, agar tidak memancing suasana panas.
Lebih lanjut Endang berharap, para kandidat memanfaatkan media massa sebagai sarana mensosialisasikan diri. Menurutnya, baliho atau poster kurang efektif dijadikan ruang untuk membeberkan visi dan misi para kandidat.
"Lebih baik menggunakan media massa agar visi misinya bisa dipaparkan secara panjang lebar. Agar rakyat bisa tahu sejak dini. Pasanglah advetorial atau iklan, itu lebih efektif. Sampaikan visi, misi, dan apa program-programnya," pesan Endang. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Didera Isu SARA, Jokowi-Ahok Gelar Donor Darah
Redaktur : Tim Redaksi