JAKARTA - DPR telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2013 pada saat Rapat Paripurna, Senin (17/6). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, pengesahan APBNP tahun 2013 itu dilakukan murni untuk masyarakat.
"APBNP 2013 ini adalah untuk kepentingan rakyat," kata Sutan saat dihubungi, Selasa (18/6).
Karenanya Sutan membantah anggapan adanya barter dalam proses pengambilan keputusan atas RUU APBN Perubahan 2013. Termasuk, dugaan barter antara Partai Demokrat dengan Golkar sehingga dalam APBN Perubahan ada tambahan dana Rp 155 miliar untuk korban Lumpur Lapindo. "Ini tidak ada kaitannya dengan keuntungan parpol tertentu," ucap Ketua Komisi VII DPR itu.
Pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp 155 miliar guna memberikan bantuan terhadap korban lumpur Lapindo. Hal itu terdapat dalam Pasal 9 APBNP tahun 2013. Dalam Pasal 9 ayat (1) betuliskan untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2013 dapat dipergunakan.
Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) poin (a) tertuang alokasi dana bantuan diperuntukan bagi pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan. Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan bagi rukun tetangga di tiga kelurahan yakni Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.
Postur anggaran juga dialokasikan untuk bantuan kontrak rumah pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar area terdampak. Bantuan itu mencakup tiga kelurahan dan tujuh desa yang meliputi Kelurahan Mindi, Kelurahan Gendang, Kelurahan Porong, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunt, dan Desa Ketapang. Pemerintah memberikan bantuan kepada korban lumpur Lapindo untuk menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Sidoarjo.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto memastikan tidak ada pembicaraan soal Lapindo dalam Rapat Badan Anggaran mengenai APBNP tahun 2013 itu Untuk penanganan kasus Lapindo dilakukan oleh dua pihak. Mereka adalah pihak pemerintah dengan swasta.
Setya mengaku tidak mengetahui mengenai dana Rp 155 miliar di APBNP tahun 2013. "Enggak tahu saya. Kalau itu yang berkaitan dengan penanganan oleh pemerintah kita tidak ikut campur," ujarnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Sejalan Setgab, PKS Dianggap Pengkhianat
Redaktur : Tim Redaksi