Tekan Angka Pengangguran, Kementerian PUPR Lakukan Langkah ini

Kamis, 20 Agustus 2020 – 14:32 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai untuk mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi corona. Foto dok Kementerian PUPR

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengurangi angka pengangguran di tengah pandemi corona.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

BACA JUGA: TBC Masih Jadi Momok, Pak Jokowi Pengin Kementerian PUPR Ikut Turun Tangan

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa dan pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki, Kamis (20/8).

Basuki menjelaskan, anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

BACA JUGA: Program Padat Karya PUPR Bantu Ekonomi Rakyat Kaltara

Kemudian penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Selanjutnya untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR juga memperluas cakupan program PKT.

BACA JUGA: Video Adhisty Zara & Zaki Pohan, Mbah Mijan: Kalian Harus Paham, Rakyat Indonesia Tidak Suka yang Tanggung

Perluasan cakupan program PKT tersebut diperuntukkan untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp1,2 triliun.

Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5000 Km di 34 Provinsi yang akan dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun. 

“Untuk memperluas kesempatan kerja, kami melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat kontraktual. Pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang. Hingga saat ini progresnya sudah sebesar 40,54% atau senilai Rp265,3 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 26.862 orang atau sebesar 33,20%,” tutur Basuki.

Dari pagu Kementerian PUPR TA 2020 sebesar Rp83,97 triliun, Program PKT dialokasikan sebesar Rp11,49 triliun dengan progres penyerapan anggaran hingga 18 Agustus 2020 sudah 60,19% atau senilai Rp. 6,83 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 493.943 orang atau sebesar 80,38% dari rencana 614.480 orang.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler