jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta semua kegiatan yang berpotensi melibatkan massa di berbagai daerah, segera dievaluasi pelaksanaannya untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Angka penambahan kasus positif Covid-19 mencatatkan rekor lagi. Patut diduga sejumlah kegiatan di daerah yang melibatkan banyak orang ikut menyumbang penambahan jumlah terpapar Covid-19 saat ini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10).
BACA JUGA: Buka Ajang IMX 2020, Bamsoet Dorong Eksistensi Industri Modifikasi Indonesia
Mengacu data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis (8/10), terjadi penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 4.850 orang dalam satu hari.
BACA JUGA: Seruan Terbaru Jenderal Gatot Nurmantyo Cs soal Aksi Tolak RUU Ciptaker
Angka tersebut menurut Lestari, merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus perdana diumumkan Presiden Joko Widodo, pada 2 Maret 2020.
Rekor penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada Kamis (24/9), yakni sebanyak 4.634 kasus baru dalam sehari.
BACA JUGA: Sstt.. Ada yang Sebut Pembakar Fasilitas Umum Bukan dari Mahasiswa atau Buruh
Mencermati data itu, legislator yang beken disapa dengan panggilan Rerie ini menduga rangkaian kegiatan dalam Pilkada serentak di 270 daerah, ikut menyumbang penambahan kasus positif Covid-19 itu.
Apalagi menurut temuan Bawaslu, pada 10 hari pertama tahapan kampanye saja, tercatat 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.
Politikus Partai NasDem ini juga mengatakan, potensi bertambahnya kasus positif corona di Tanah Air juga bisa terjadi akibat aktivitas massa merespons kebijakan baru yang akan diberlakukan Pemerintah.
Contoh terkini adalah merebaknya unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia untuk menolak disetujuinya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR RI.
Ironisnya, ungkap Rerie, data dari pihak kepolisian menyebutkan dari sekitar 200-an pengunjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 13 orang di antaranya reaktif saat dilakukan rapid test Covid-19.
Berdasarkan kenyataan itu, Rerie meminta evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah agenda kegiatan di pusat dan daerah yang berpotensi melibatkan massa harus segera dilakukan.
Selain itu, pemerintah dan sejumlah lembaga negara diharapkan mempertimbangkan potensi penyebaran Covid-19 dalam setiap pengambilan keputusan saat menerbitkan kebijakan baru.
"Jangan sampai kegiatan-kegiatan di pusat dan daerah yang dihelat dan sejumlah kebijakan dengan tujuan utama menyejahterakan rakyat, malah menebar kesengsaraan dengan semakin meluasnya paparan Covid-19 di kemudian hari," tegas Rerie.
Disiplin melaksanakan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun, katanya, wajib ditegakkan saat berkegiatan di masa pandemi ini.
"Kewajiban menjalankan protokol kesehatan tidak terkecuali, harus diterapkan bersama dan berlaku bagi semua lapisan masyarakat, termasuk aparat Pemerintah dan para penyelenggara negara," pungkasnya.(jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam