jpnn.com, NEW DELHI - Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam sejumlah hal. Salah satunya percepatan penyelesaian zona ekonomi eksklusif (ZEE).
Pembahasan ini diangkat Jokowi -sapaan Presiden- dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguy?n Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, Jumat (26/1).
BACA JUGA: Jokowi Bicara Kerja Sama Maritim di KTT ASEAN-India
"Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ucap Jokowi.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
BACA JUGA: Dari Sri Lanka, Jokowi Bertolak ke India
Perundingan ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
"Saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," ungkapnya.
BACA JUGA: Bertemu PM Vietnam, Jokowi Ingin Perundingan ZEE Segera Tuntas
Hal kedua yang coba diangkat oleh presiden ketujuh RI ialah kebijakan sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.
Jokowi menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu, dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
Dia khawatir hal tersebut berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," ucap Jokowi.
Karena itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada PM Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
Termasuk mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor.
Selain itu, Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerja sama keamanan laut, dan suplai batu bara yang ditandatangani tahun lalu dapat terus diimplementasikan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow, ZEE Prancis Ternyata Bertetangga dengan Indonesia
Redaktur & Reporter : Adil