jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi, ikut merespons rencana pelaksanaan rapid test terhadap anggota DPR dan keluarganya yang mendapat sorotan dari publik.
Terkait itu, Baidowi mengatakan, biaya untuk pembelian alat rapid test tersebut bukan dari APBN.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Maaf, Maaf, Maaf
"Sumber pembiayaan kegiatan pembelian (alat tes) tersebut bukan dari APBN, melainkan dari hasil patungan atau sumbangan pimpinan dan anggota DPR. Adapun mekanisme sumbangan diserahkan ke masing-masing fraksi," ucap Baidowi menjawab jpnn.com, Selasa (24/3).
Selain itu, lanjut anggota Komisi VI DPR ini, rencananya pembelian alat rapid test itu sebanyak 40.000, dan sebagian besar atau sekitar 38.000 alat itu akan disumbangkan ke RS/layanan kesehatan lainnya.
BACA JUGA: Masih Mau Kumpul Ngopi Bareng di Warkop? Jangan Kaget jika Didatangi TNI
"Sedangkan yang 2.000 alat rapid test dipersiapkan untuk anggota DPR beserta keluarganya. Artinya dari segi jumlah lebih banyak yang disumbangkan," jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini.
Itu pun, katanya, khusus 2.000 alat tes yang dipersiapkan bagi anggota DPR dan keluarganya, hanya digunakan bagi yang mau menjalani tes. Bukan keharusan.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Konspirasi di Balik Corona, Pagi-pagi Jokowi ke RS, Bank Jual Dolar 17 ribu
Jika ada yang tidak bersedia maka alat itu juga akan disumbangkan ke RS/layanan kesehatan.
Terkait tenaga medis yang akan mendampingi, tambah legislator yang beken disapa dengan panggilan Awiek ini, rencananya menggunakan dokter maupun perawat yang biasa bertugas di unit pelayanan kesehatan (Yankes) DPR.
"Jadi petugasnya memang sudah ada sejak lama (di DPR), bukan mengundang dari luar. Karena kami memahami bahwa tidak mungkin mendatangkan tenaga medis dari luar," tandas wakil rakyat asal Madura ini.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam