jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah siap melaksanakan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penegasan ini disampaikan Tjahjo dalam rapat gabungan di gedung DPR Jakarta, Kamis (25/6). Disampaikannya bahwa data pemerintah sampai Rabu (24/6) mencatat Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD pilkada serentak 2015 tidak ada masalah baik Pemda maupun KPUD.
BACA JUGA: Golkar Getol Perjuangkan RUU Penjaminan agar UMKMK Dapatkan Perlindungan
"Fokus umum untuk daerah dengan KPU tidak ada masalah. Saya kira selesai semua. Termasuk soal anggaran dengan predikat cukup dan tercukupi," kata Tjahjo.
Selain itu, untuk Bawaslu dan jajaran diketahui telah menyelesaikan NPHD di 234 daerah. Kemudian ada 35 yang dalam proses. Namun, bukan berarti daerah tidak ada dana karena prosesnya masih berjalan.
BACA JUGA: Antara Politikus Demokrat, Anak Yatim dan Narapidana
"NPHD ini tentu akan disepakati bersama. Sehingga tetap hasilnya 86,99 persen sudah selesai NPHD. Yang dalam proses 13,1 persen. Tim kemendagri terus memantau, terus memanggil membantu proses penyelesaian," tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga melaporkan soal dana keamanan yang sesuai UU dibebankan kepada daerah. Tapi di lapangan ternyata ada daerah yang sudah dan ada yang belum menganggarkan. Tapi secara keseluruhan menurut Mendagri sudah siap.
BACA JUGA: Dorong RUU Tapera Agar Rakyat Lebih Mudah Punya Rumah
Bagaimanapun, tambah Tjahjo, kepala daerah terikat undang-undang sehingga dia harus menyelesaikan apa keputusan UU yang berkaitan dengan pilkada serentak bila tidak ingin dikategorikan makar.
"Bagi kepala daerah yang mengabaikan tugas dan tanggung jawab dia dalam mensukseskan pilkada serentak bisa masuk dalam kategori makar ataupun sabotase," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partisipasi Pemilih Pengaruhi Legitimasi Calon Kada Terpilih
Redaktur : Tim Redaksi