Tentara Profesional Tidak Berpolitik, Jangan Berbisnis

Kamis, 05 Oktober 2017 – 05:44 WIB
Sejumlah prjaurit TNI dan kendaraan tempur bersiap mengikuti simulasi tempur laut saat gladi kotor persiapan HUT ke-72 TNI di Pelabuhan Indah Kiat, Merak, Banten, Selasa (03/10). Foto: Dery Ridwansah/ Jawa Pos

jpnn.com, JAKARTA - TNI akan memeringati HUT Ke-72 hari ini (5/10). Pengamat militer Al Araf menilai, ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian TNI untuk menuntaskan reformasi yang sedang mereka lakukan.

Di antaranya, peradilan militer dan membangun tentara yang benar-benar profesional. ’’Tentara yang profesional itu tidak berpolitik dan tidak berbisnis,’’ jelasnya tadi malam.

BACA JUGA: Hari Ini HUT TNI Terakhir Jenderal Gatot Nurmantyo

Untuk mewujudkan tentara yang profesional, ada empat hal yang wajib dipenuhi negara. Yaitu, persenjataan yang modern, peningkatan kesejahteraan prajurit, program latihan yang lebih baik, dan pendidikan yang baik bagi para prajurit.

Pekerjaan rumah dalam modernisasi alutsista adalah transparansi pengadaan. ’’Masih terdapat skandal-skandal dalam modernisasi alutsista,’’ lanjut Al Araf.

BACA JUGA: Perayaan HUT TNI, ASDP Tutup Layanan Penyeberangan Dermaga

Soal kesejahteraan prajurit, negara harus benar-benar memperhatikan. Sebab, hal tersebut sangat krusial bagi para prajurit. Termasuk fasilitas bagi para prajurit seperti barak, jaminan kesehatan, dan pendidikan.

Mengenai pelatihan, negara harus berani mengeluarkan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas latihan para prajurit lebih dari yang ada saat ini.

BACA JUGA: HUT TNI, ASDP Upayakan Tetap Layani Penyeberangan

Begitu pula mengenai pendidikan akademis para prajurit, negara harus mempersiapkannya dengan baik sehingga militer tidak hanya andal secara fisik.

Yang juga tidak kalah penting, ke depan TNI harus mengubah sudut pandang ancaman, dari dalam menjadi luar. Al Araf menyebutnya sebagai outward looking.

Banyak persoalan keamanan yang perlu menjadi concern TNI. Misalnya, perbatasan antarnegara, konflik di kawasan seperti Laut Tiongkok Selatan, hingga pengiriman pasukan perdamaian dan kerja sama dengan militer negara lain.

Misalnya, yang saat ini berlangsung, presiden concern mengurus wilayah maritim. Seharusnya, visi militer juga mengikuti dengan memperkuat keamanan maritim.

’’Dalam konteks ini, yang harus diperkuat adalah TNI-AL dan AU tanpa melupakan Angkatan Darat,’’ tutur pria yang juga direktur Imparsial itu.

TNI-AL dan TNI-AU harus diberi porsi lebih besar untuk mendukung visi maritim presiden.

Dalam konteks negara demokrasi, Al Araf mendorong agar presiden lebih berani memosisikan diri sebagai pemimpin tertinggi militer.

’’Presiden harus berani mengoreksi kalau ada kekeliruan yang dilakukan panglima TNI,’’ tutur Al Araf. (jun/far/lum/tau/byu/c5/ang)

Kekuatan TNI

Personel aktif: 435.750 orang

Persenjataan

Darat

- 418 tank

- 1.089 kendaraan tempur

- 86 peluncur roket

- 117 senjata artileri

 

Udara

- 97 pesawat tempur

- 147 helikopter

- 170 pesawat angkut

 

Laut

- 31 kapal perang

- 4 kapal selam

- 74 kapal patroli

Anggaran pertahanan: Rp 108 triliun

(Sumber: Laporan Global Fire Power 2017)

 

Insiden TNI

2017

- 17 Mei: Kerusakan senjata giant bow saat latihan perang di Natuna, 4 prajurit TNI gugur.

 

2016:

- 10 Februari: Pesawat latih Super Tucano TNI-AU jatuh di Malang merenggut 3 korban jiwa.

- 20 Maret: Heli Bell 412 EP milik TNI-AD jatuh di Poso merenggut 13 korban jiwa.

- 8 Juli: Heli Bell 205 A-1 milik TNI-AD jatuh di Sleman merenggut 4 korban jiwa.

- 24 November: Heli Bell 412 milik TNI-AD jatuh di Malinau, Kalimantan Utara, merenggut 3 korban jiwa.

- 18 Desember: Pesawat Hercules C-130 HS milik TNI-AU jatuh di Wamena, Papua, merenggut 13 korban jiwa.

 

(Berbagai sumber, diolah)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Militer Cari Oknum Tentara Nakal di Tempat Dugem


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler