Kemungkinan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini di Gedung KPK, Senin (26/11). Ekstrimnya, selama sembilan hari pada akhir tahun dimulai tanggal 22 Desember hingga 31 Desember bakal tidak ada premium di SPBU. "Kami khawatir akan ada kerusuhan kalau itu terjadi," ujarnya.
Bukan tanpa alasan dia menyebut langkanya premium dalam beberapa hari ini. Konsumsi bahan bakar premium di tahun ini melonjak tajam. Padahal, stok premium sudah dinaikkan oleh DPR dari 40 juta kiloliter menjadi 44,04 juta kiloliter untuk konsumsi satu tahun.
Di samping itu, harga minyak mulai kembali naik sehingga tabungan untuk mencukupi BBM jadi cepat tergerus. Apalagi, saat harga BBM tidak semahal saat ini, batal disepakati adanya kenaikan harga BBM.
Dia menyebut posisi keuangan saat ini sangat berat dan berharap bisa segera ada perubahan harga minyak. "Pertamina pernah melaporkan kepada BPH Migas kelihatannya tidak akan sampai 31 Desember," imbuhnya.
Nah, kerusuhan dikhawatirkan muncul karena tidak semua elemen masyarakat mampu membeli bensin non subsidi. Itulah kenapa, saat ini pihaknya dan instansi terkait sedang memutar otak agar stok premium terjaga.
Salah satu caranya adalah dengan "sengaja" mengurangi jatah premium di berbagai SPBU. Dia lantas mencontohkan kalau biasanya dalam satu hari tiap dua jam ada pengiriman BBM bersubsidi, nanti tidak bisa begitu. Bisa saja pengiriman akan dilakukan setelah tiga jam berikutnya.
Gantinya, pengiriman tiap dua jam itu akan diganti dengan BBM non subsidi. Artinya yang bersubsidi dikurangi, tetapi yang non subsidi bakal diadakan di SPBU dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam benaknya, cara itu bisa membuat keberadaan energi untuk digunakan masyarakat tetap ada.
"Bensin tetap ada, cuma keberadaan subsidinya saja yang ditahan dalam beberapa jam saja. Jadi, kemungkinan bisa menikmati (premium) sampai 31 Desember," urainya.(dim/fal/owi/wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Stop Pengendalian BBM Subsidi
Redaktur : Tim Redaksi